Jakarta, Aktual.com – Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatakan mereka mempunyai tim teknis untuk mensuport penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup privat yang mendaftar.
“Terkait pendaftaran kami membuat kemudahan, (menyediakan) kontak apabila teman-teman PSE yang mengalami kesulitan. Kami ada asistensi kita bantuin. Kemarin ada beberapa karena ada yang tidak paham,” kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan pada siaran pers diterima di Jakarta pada Rabu (20/7).
Kominfo memberikan tenggat waktu sampai hari ini kepada PSE untuk mendaftar ke Online Single Submission. Jika dalam pendaftaran memiliki masalah ketika tenggat waktu sudah habis, kementerian memberikan peluang bagi mereka mengirimkan pendaftaran secara manual.
“Kita ingin membantu mereka, sampai pada opsi yang terakhir kalau ada hambatan dari sistemnya atau pada saat output ada (kendala) jaringannya, kirimkan saja manualnya. Tapi setelah itu nanti ditindaklanjuti dengan pendaftaran yang resmi lewat OSS,” kata Semuel.
Pemerintah berkomitmen mengawasi lalu lintas (traffic) setiap platform digital yang belum mendaftar sampai batas waktu terakhir.
“Kita punya kemampuan untuk melihat traffic-nya berapa banyak aplikasi yang berada di Indonesia. jadi terkait sanksi itu tahapannya yaitu teguran tertulis (peringatan), kemudian ada sanksi denda dan yang terakhir adalah pemutusan akses sementara,” kata Semuel.
Jika sampai 20 Juli masih ada PSE privat yang belum mendaftar, Kominfo akan memberikan sanksi mulai keesokan hari, yaitu 21 Juli. Sanksi yang akan diberikan pertama yakni dalam bentuk teguran secara tertulis.
Menurut Semuel, pendaftaran PSE privat ini bertujuan menumbuhkan kepercayaan “trust” kepada masyarakat.
“Dari tanggal 21 besok kita sudah mulai kasih surat, paling tidak itu sudah mulai. Karena kita sebenarnya membuat kemudahan dan kita harapkan masyarakat benar-benar membangun trust. Kita membangun trust dulu ke masyarakat dan masyarakat akan memberikan informasi yang sebenar-benarnya,” kata Semuel.
Jika sampai ada PSE yang diputus aksesnya karena belum mendaftar, menurut Semuel, sanksi ini bersifat sementara. Platform digital tersebut harus mendaftar atau memperbarui datanya kepada Kominfo.
Setelah terdaftar, menurut Kominfo, secara otomatis platform tersebut tidak masuk mesin pemblokir.
(Antara)
Artikel ini ditulis oleh:
Ikhwan Nur Rahman
