Jakarta, Aktual.com – Salah satu pengamat isu-isu strategis, Prof Imron Cotan mengungkapkan bahwa penyesuaian harga BBM akan mampu menghadirkan keadilan untuk masyarakat, sekaligus upaya Pemerintah melakukan efisiensi APBN bagi pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT).
Pasalnya sejauh ini, kata dia, program subsidi BBM yang telah diberikan Pemerintah masih belum tepat sasaran. Terlebih, selama ini sistem pemberian subsidi mengacu pada jenis komoditas BBM yang terdistribusi, sehingga mulai dilakukan pembenahan dengan dialihkan untuk berfokus pada masyarakat yang membutuhkan saja.
“Saya melihat Pemerintah itu sangat _prudent_ dengan cara mengefektifkan distribusi dari BBM bersubsidi yang tadinya diberikan subsidi kepada produk-produk Pertamax, Pertalite dan Solar, sekarang dana subsidi yang tadinya dialokasikan ke 3 komoditas itu dialihkan kepada subsidi ke orang-orang atau sasaran yang tepat,” kata dia dalam diskusi yang dikutip, Sabtu (3/9).
Maka dari itu, Pemerintah sudah memiliki rancangan akan memberikan bantalan sosial kepada beberapa kelompok masyarakat rentan.
“Dengan program bantalan sosial, yang menargetkan masyarakat yang benar-benar membutuhkan, pemerintah menghadirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat,” kata Prof Imron.
Pemberian bantalan sosial ini dinilai jauh lebih bermanfaat dan efektif untuk mengurangi beban APBN daripada dananya harus terus digunakan untuk mensubsidi BBM, sehingga nantinya bisa dianggarkan untuk kepentingan jangka panjang untuk Indonesia.
“Terdapat kurang lebih 20,6 juta penduduk kelas bawah dengan memberikan subsidi perbulan Rp 600 ribu per keluarga, kemudian subsidi upah kepada 16 juta pekerja kita Rp 600 ribu per pekerja, dan kemudian pemerintah juga menyisihkan 2% dari Dana Transfer Umum untuk mensubsidi sektor transportasi,” tambah Prof Imron.
Setelah melakukan efisiensi akan APBN, menurut pria yang pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia itu, menjadi momentum tepat bagi Indonesia untuk mulai merencanakan pemanfaatan EBT.
“Oleh karena itu momentum strategis ini harus dimanfaatkan oleh seluruh negara, termasuk Pemerintah Indonesia untuk melakukan research besar-besaran dan penggunaan dari energi baru dan terbarukan,” bebernya.
Bagaimana tidak, beliau menilai bahwa penggunaan energi berbahan dasar fosil jika terus menerus digunakan juga akan mendatangkan hal yang buruk.
Pertama adalah karena harga minyak dunia sendiri grafiknya terus meningkat sehingga pasti membutuhkan dana yang besar, selain itu eksploitasi produksi fosil akan terus meningkatkan karbondioksida yang berbahaya.
Sementara di sisi lain, Pemerintah sendiri telah memiliki target untuk bisa mereduksi karbon sebanyak 30 persen.
Prof Imron menjelaskan bahwa proyeksi tersebut akan sulit dicapai apabila efisiensi APBN dengan melakukan penyesuaian harga BBM tidak segera dilakukan.
“Pemerintah menargetkan 30% reduksi emisi karbon kita. Kalau kita terus mensubsidi fossil based, maka kita sulit mencapai itu,” ucapnya.
Maka dengan kata lain, memang penyesuaian harga BBM sudah sangat tepat untuk dilakukan karena nantinya APBN bisa dimanfaatkan untuk mengerjakan hal lain yang lebih produktif, di samping pemberian bantalan sosial pada masyarakat yang membutuhkan saja demi tercapainya asas keadilan.
“Oleh karena itu Pemerintah putuskan untuk menarget kalangan yang membutuhkan atau dengan kata lain, menerapkan target spesifik, sehingga targetnya khusus sudah ditentukan dan tidak akan lagi melebar ke orang-orang yang tidak membutuhkan, itu lah yang dimaksud Pemerintah menghadirkan keadilan di tengah masyarakat yang membutuhkan,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
Wisnu
