Jakarta, Aktual.co — Kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam penetapan harga bahan bakar minyak dan elpiji berukuran 12 kilogram dinilai sangat berbahaya. Apalagi kebijakan tersebut tak bersifat panjang.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menyebut, data yang dikeluarkan oleh Indonesia Corruption Watch, yang menyebut adanya potensi penyimpangan dari penetapan harga bahan bakar minyak dan elpiji berukuran 12 kilogram itu, merupakan imbas dari persiapan yang tak matang pada pemerintahan Joko Widodo.
“Kita lihat kebijakan yang bertahan hanya satu bulan lebih itu. Sebaiknya keputusan pemerintah itu bersifat panjang, jangan berubah-ubah. Keputusan itu sangat berbahaya. Apalagi pengambilannya tak matang,” kata Ray ketika dihubungi Aktual.co, Rabu (7/1).
Dia pun berpesan, agar Presiden Joko Widodo berhati-hati kepada para pembantunya yang tidak memberikan kontribusi positif untuk pemerintahan, malah justru banyak melakukan langkah-langkah yang kontraproduktif.
“Itu menurut saya pemerintah harus hati-hati, pak Jokowi jangan terburu-buru. Yang perlu dilihat itu, putusan MK yang menyebut harga diserahkan ke mekanisme pasar bertentangan dengan MK. Itu, yang harus diperketat oleh Jokowi.”
Sebelumnya ICW menilai salah satu celah penyimpangan adalah kebijakan pemerintah yang melepas harga bahan bakar minyak Premium dan LPG 12 kilogram sesuai harga pasar. Sebab bahan bakar menyangkut hajat hidup orang banyak. Selain itu, kebijakan melepas pada harga pasar atau meniadakan subsidi juga menyebabkan hilangnya pengawasan. Tak ada lagi unsur keuangan negara di dalamnya yang harus diaudit BPK.
Soal LPG, ICW juga menyoroti rencana pemerintah yang akan mengganti biaya transportasi BBM Premium untuk luar Jawa dan Bali sebesar 2 persen. Padahal di dalam mekanisme perhitungan harga BBM bersubsidi sudah terkandung komponen biaya distribusi. “Artinya akan ada penambahan biaya yang tidak jelas dasar hukum dan mekanismenya, ini juga bisa berpotensi menjadi celah bagi para pemburu rente,” kata Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas.
Laporan: Wisnu Yusep
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
