Jakarta, Aktual.com — Wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR RI, Firman Soebagyo sependapat bila DPR harus mengejar kualitas dari produk UU yang dihasilkan, namun tidak hanya dibebankan kepada legislatif saja.
“Saya sepakat bahwa UU ini tentunya jangan terlampau kita paksakan, publik juga jangan analogikan DPR pabrik UU. Tapi harus bicara azas kualitas UU itu dan tingkat urgensinya. Tetapi dalam menyusun satu produk UU tidak lepas dari peranan pemerintah,” kata Firman saat dihubungi, di Jakarta, Kamis (31/3).
Politikus Golkar itu mengingatkan agar presiden memberikan pernyataan secara jelas, serta tidak membuat publik bertanya-tanya.
“Presiden jangan bikin teka teki di masyarakat. Kalau presiden berteka teki, sebab UU itu disepakati antara DPR dan wakil pemerintah. Presiden sadar nggak? Kalau nggak sadar bahaya bagi presiden. Tidak boleh lempar batu sembunyi tangan. Seolah pencitraan DPR buruk, pemerintah baik,” sebut Firman.
Dikatakan Firman, dalam setiap pembuatan UU memang ada anggarannya tetapi pemerintah juga ikut memberi kontribusi dalam penganggarannya.
“Presiden sebaiknya berkomunikasi dengan DPR secara baik. Jangan hanya mendengarkan pembisiknya, karena banyak dari LSM. Lebih baik secara kelembagaan presiden konsultasi, ini hak lembaga negara karena semua UU melalui prolegnas disepakati. Jangan disepakati teriak teriak,” tandas politikus Golkar itu.
Sebelumnya, Presiden Jokowi yang menyebut DPR RI tidak perlu terlalu banyak membuat Undang-Undang (UU) dan mementingkan kualitas ketimbang kuantitas.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
