Jakarta, Aktual.com – Perang antar suku, yang kerap timbul di di wilayah Kabupaten Nduga, Papua, disebutkan sebagai salah satu faktor terbesar penghambat upaya pembangunan setempat.
“Wilayah Kabupaten Nduga terus saja tak stabil akibat perang antara suku. Jadi pembangunan untuk mensejahterakan rakyat di sana terus terhambat karenanya,” kata Ayub Gwijangge, tokoh masyarakat Nduga dalam pertemuan dengan wartawan di Jakarta, Kamis (11/8) .
Selama delapan tahun Kabupaten Nduga berdiri hasilnya tidak sesuai tujuan awal. Rakyat tidak sejahtera dan yang terjadi malahan terjadi perpecahan antar suku dengan konflik kepentingan kelompok. “Kondisi yang seperti ini harus mendapat perhatian pemerintah, baik Pemprov Papua maupun pusat,” kata Ayub.
Kabupaten Nduga sebelumnya bagian dari wilayah Kabupaten Jayawijaya. Kabupaten ini dibentuk pada tanggal 4 Januari 2008 berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2008, bersama-sama dengan pembentukan lima kabupaten baru lainnya di Papua.
Sehubungan dengan Pilkada di Nduga untuk periode 2017-2022, Ayub mengimbau semua pihak untuk mempertimbangkan masak-masak mengenai siapa calon-calon bupati yang pas untuk memimpin nantinya agar stabilitas daerah terwujud dan pembangunan bisa berjalan.
Ayub, birokrat yang sudah mengabdi sebagai PNS 30 tahun dengan jabatan terakhir Asisten Setda Kabupaten Nudga, menyatakan berbagai pihak telah mendorong dirinya maju ke Pilkada. “Ada 105 desa di Nduga sudah meminta saya maju. Tapi jika saya mencalonkan diri, syaratnya perang antar suku harus disudahi,” tegasnya.
Dalam catatan, sejak 2013 sampai tahun ini terjadi perang dan bentrok antar suku di Nudga yang telah menewaskan lebih dari 50 orang. Bentrokan paling akhir terjadi pada 21 Juli 2016 di mana sedikitnya dua orang tewas.
Artikel ini ditulis oleh:
