Amerika Serikat, Aktual.com – Twitter merayakan hari jadinya yang ke-15, tepat pada 21 Maret 2021 mendatang. Namun dengan 330 juta pengguna di seluruh dunia, perusahaan yang pernah menyebut dirinya sebagai sayap kebebasan berbicara, kini dipaksa untuk mengatasi penyalahgunaan platform-nya.
Pada tahun 2006 lalu, salah seorang pendiri Twitter, Jack Dorsey, mengirimkan cuitan pertamanya. Bermula sebagai mikroblog dengan postingan sepanjang 140 karakter, Twitter membuktikan diri menjadi megafon untuk selebriti, pemimpin dunia, dan aktivis di seluruh dunia.
“Twitter secara harfiah, kita tahu,telah menjadi semacam kebersamaan digital atau ruang publik dimana orang bisa berinteraksi. Twitter juga sangat sederhana dalam hal tampilan, sesuatu yang mereka pertahankan selama ini,” jelas Dhiraj Murthy, Profesor di sebuah universitas di Austin, dikutip dari Voa Indonesia.
Dhiraj Murthy yang juga penulis dua buku mengenai Twitter, mengatakan ada tingkat demokratisasi tertentu yang menarik bagi setiap pengguna platform sosial berlambang burung ini.
“Orang bisa sangat jujur dan bisa mendapatkan tanggapan dengan sangat cepat dan bisa mendapatkan tanggapan dari orang yang mungkin belum pernah menanggapi mereka sebelumnya,” ujarnya.
Kecepatan dan skala penyebaran informasi di Twitter juga berperan penting dalam gerakan sosial di seluruh dunia.
“Para pendiri gerakan Black Lives Matter mengatakan tidak akan ada gerakan Black Lives Matter tanpa media sosial. Itu juga merupakan katalis, ini jelas selama Pergolakan Arab, Revolusi Salju di Rusia, gerakan protes di Hong Kong dan tempat lain di Ukraina,” kata Sinan Aral, pegiat MIT Initiative on the Digital Economy.
Akan tetapi fasilitas komunikasi tanpa batas telah memunculkan konspirasi dan informasi yang salah. Twitter juga mulai dipenuhi berita bohong atau hoax.
“Kami mempelajari data mereka selama sepuluh tahun dan kami menemukan bahwa berita bohong menyebar lebih jauh, lebih cepat, lebih dalam dan lebih luas daripada kebenaran dalam setiap kategori informasi. Dan, berita bohong politik adalah yang paling viral,” jelas Sinan.
Tetapi, dengan tidak adanya peraturan pemerintah, pakar Internet Irina Raicu mengatakan Twitter memang seharusnya bertanggung jawab untuk memoderasi konten.
“Dan akan sangat sulit, dalam konteks beberapa negara, untuk bertindak seperti platform ini. Menurut saya, negara (ingin) untuk memungkinkan jenis percakapan yang ingin diaktifkannya,” kata Irina.
Namun satu hal yang disetujui oleh banyak kritikus dalam hari jadi Twitter yang ke-15, perusahaan yang pernah menyebut dirinya sebagai sayap kebebasan berbicara dari partai kebebasan berbicara ini memang masih harus melakukan beberapa hal lagi. Terutama dalam hal meminimalisir peredaran konten yang berisi kabar bohong alias hoax.
Artikel ini ditulis oleh:
Megel Jekson
