Jakarta, Aktual.com – Pemerintah fokus pada empat aspek strategis dalam rangka mendukung terobosan percepatan pembangunan agar mampu menurunkan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan sosial di masyarakat.
“Aspek pertama adalah mempercepat reformasi hukum untuk memberi kepastian hukum dan terus mendorong reformasi birokrasi guna menghadirkan layanan publik prima,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pidato Kenegaraan di Sidang Bersama DPR/DPD Tahun 2016 di Jakarta, Selasa (16/8).
Menurutnya, bagian penting dari aspek ini adalah reformasi Polri dan Kejaksaan dari hulu ke hilir, bukan tambal sulam. Untuk itu, profesionalisme keduanya harus terus ditingkatkan, termasuk aparatur sipil negara agar negara makin kompetitif.
“Percepatan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem kerja pemerintah juga harus dipercepat agar kualitas layanan publik meningkat, efisien dan mencegah praktik korupsi,” katanya.
Kemudian, dalam rangka menguatkan rasa keadilan, pemerintah melakukan terobosan dalam perlindungan kelompok marjinal seperti penyandang disabilitas.
“Kami targetkan lebih dari 55 ribu orang ‘disable’ untuk menerima Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASDB) pada tahun ini dan untuk membentengi anak dari dari perilaku kejahatan telah diterbitkan Perppu No 1/2016 tentang Perubahan Kedua UU No 23/2001 tentang Perlindungan Anak,” katanya.
Perppu itu menegaskan, kejahatan terhadap anak digolongkan dalam kejahatan luar biasa dan butuh penanganan luar biasa.
Kemudian, aspek strategis kedua adalah perombakan manajemen anggaran pembangunan dari paradigma lama anggaran dibagi rata menjadi fokus pada program prioritas.
“Esensinya adalah uang rakyat harus digunakan untuk kepentingan rakyat melalui kerja nyata dan terasa manfaatnya buat rakyat,” katanya.
Karena itu, sudah tidak bisa lagi anggaran pembangunan habis untuk kegiatan operasional birokrasi seperti perjalanan dinas dan rapat yang sebenarnya dapat diefisienkan.
Politik luar negeri Aspek strategis ketiga terkait dengan politik luar negeri dan aspek keempat adalah demokrasi, stabilitas politik dan demokrasi.
Terkait dengan politik luar negeri, pemerintah terus memperkuat diplomasi melalui mempercepat berbagai kerja sama perdagangan internasional dan mempertimbangkan partisipasi Indonesia di Trans Pasific Partnership Agreement (TPPA), Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan lainnya.
“Aneka konflik internasional, tetap kita dorong secara damai seperti ajakan toleransi dan perdamaian dalam berbagai peretmuan dengan negara-negara Arab dan dengan Amerika Serikat, baik itu lewat jalur dialog maupun penggunaan media sosial,” katanya.
Indonesia juga mendukung penyelesaian damai perselisihan di Laut Tiongkok Selatan dan upaya damai paska penetapan Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag.
“Kita juga mendorong penuntasan perang saudara di Suriah secara damai serta pemenuhan hak-hak kemerdekaan rakyat Palestina,” katanya.
Terkait dengan perlindungan WNI di luar negeri, melalui diplomasi menyeluruh dari berbagai jalur, Indonesia berhasil membebaskan 14 WNI yang disandera kelompok bersenjata di Filipina Selatan dan persoalan serupa di beberapa wilayah negara tetangga di luar negeri.
“Hingga akhir Juli 2016, sebanyak 7.555 kasus WNI di luar negeri berhasil diselesaikan, sebagian besar adalah TKI dan tidak kurang dari 23 ribu lebih TKI difasilitasi pemulangannya melalui berbagai cara,” katanya.
Sedangkan dalam rangka pemantapan kedaulatan, sambungnya, pemerintah mengedepankan pembangunan daerah terdepan seperti Entikong Kalbar, Natuna Kepulauan Riau dan Atambua, NTT, agar dunia melihat bahwa Indonesia adalah negara besar dan setiap jengkal tanah airnya diperhatikan sungguh-sungguh.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
