Jakarta, Aktual.com — Pengamat Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado Agus T Poputra mengatakan kemudahan perizinan yang dikeluarkan pemerintah harus diawasi ketat saat pelaksanaannya jangan hanya kebijakan di atas kertas saja.
“Mengenai kemudahan perizinan, secara kebijakan hal tersebut baik namun penerapan di lapangan perlu diawasi,” kata dia di Manado, Kamis (15/10).
Dia mengatakan jika tidak, itu hanya jadi kebijakan di atas kertas saja,” jelasnya.
Perlu reformasi pemikiran dari mereka yang berkaitan dengan pelayanan perizinan, katanya, kalau mereka tetap menggunakan cara pikir lama dengan mengharapkan suap untuk mempercepat izin maka kebijakan menjadi percuma bahkan memalukan pemerintah saja.
Juga, katanya, perlu menjadi perhatian tentang perizinan yang melibatkan pemerintah daerah.
Dia mengatakan dengan otonomi daerah, pemda bisa saja memiliki kepentingan yang berbeda dengan kepentingan pusat sehingga bisa mengganggu penerapan kebijakan kemudahan perizinan.
“Hal penting yang juga harus diperhatikan jangan sampai kemudahan tersebut justru lebih banyak dimanfaatkan investor asing sehingga ke depan kita semakin dijajah asing,” jelasnya.
Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulut Peter Jacobs mengatakan soal kemudahan perizinan saya rasa akan berdampak dalam jangka menengah.
“Karena kita harapkan konsistensi implementasinya,” jelas Peter.
Persetujuan investasi, katanya, akan diikuti dengan realisasinya kalau situasi dan komitmen pemerintah harus konsisten.
“Saya yakin pemerintah aware dan akan melakukannya dengan konsisten,” kata Peter.
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
