Jakarta, Aktual.com – Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin didesak mundur dari jabatannya oleh Anggota Majlis Tertingi UMNO, Mohd Puad Zarkashi usai Yang di-Pertuan Agong menolak permohonannya untuk penetapan status Keadaan Darurat.
Dilansir dari Malaysiakini.com, Selasa (27/10), Puad mengatakan penolakan Yang di-Pertuan Agong atas deklarasi darurat tersebut memiliki dua implikasi.
Pertama, Agong menyadari bahwa “langkah Muhyiddin” hanyalah taktik politik untuk tidak melawan Covid-19.
“Dalam tiga pernyataan media Istana Negara, disebutkan …. ‘Al-Sultan Abdullah merasa bahwa Pemerintah saat ini telah berhasil menangani epidemi ini dengan baik dan efektif’. Kalau YDP Agung yakin kenapa PM tidak yakin. Apakah PM mencoba berbohong kepada YDP Agong? Alhamdulillah YDP Agong dan Musyawarah Raja-raja sangat teliti dan bijak,” kata Puad.
Kedua, kata dia, banyak ahli hukum mengatakan Seri Padukan harus mendengarkan nasihat perdana menteri sebagaimana tertuang dalam Pasal 40 Konstitusi Federal, tetapi itu tidak terjadi.
“Tapi nasehat dari Memanda Menteri sepertinya tidak diterima. Jadi dimana kredibilitas perdana menteri,” ujarnya.
Sementara itu, anggota parlemen dari Partai Keadilan Rakyat (PKR), Wong Chen juga mendesak Muhyiddin mundur atau setidaknya memberhentikan dua menterinya.
Meski tak menyebut namanya, jelas anggota parlemen dapil Subang itu merujuk pada Azmin Ali dan Hamzah.
“Kebanyakan orang Malaysia percaya bahwa perdana menteri harus mengundurkan diri. Dalam sejarah politik Malaysia, saya kira Agong tidak pernah mengatakan tidak terhadap usulan perdana menteri,” kata Wong.
Dia menggambarkan usulan untuk mengumumkan keadaan darurat dan membekukan parlemen sebagai hal yang absurd untuk ditolak oleh Raja-raja Melayu.
“Jika dia tidak mengundurkan diri, setidaknya dua menteri seniornya harus dipecat. Kami tahu bahwa perdana menteri belakangan ini tidak sehat dan ada desas-desus bahwa dia dipengaruhi oleh dua menteri senior ini,” ujarnya.
“Oleh karena itu, lebih baik perdana menteri mundur atau dia akan memecat dua menteri senior atas upaya menggulingkan demokrasi di Malaysia,” tambahnya.
Artikel ini ditulis oleh:
A. Hilmi
