Mereka juga memandang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LKH) belum menunjukan keseriusannya menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di wilayah-wilayah yang masih di klaim secara sepihak sebagai kawasan hutan.

Mamuju, Aktual.com – Momentum Peringatan Hari Tani di 24 September 2016, Pemerintah didesak selesaikan berbagai konflik agraria yang marak terjadi di Tanah Air.

Desakan disampaikan Forum Persaudaraan Pemuda Sulawesi Barat (FPPS), termasuk untuk konflik agraria di Sulbar. “FPPS mendesak dan akan mendukung pemerintah melakukan langkah itu dengan memanfaatkan momentum peringatan hari tani nasional ini,” kata Ketua DPP FPPS, Nirwansyah di Mamuju, Sabtu (24/9).

Kata dia, FPPS di salah satu Kabupaten di Sulbar telah melakukan pemetaan konflik agraria dengan harapan apa yang dilaksanakan dapat diselesaikan pemerintah dengan legitimasi yang dimiliki.

Konflik agraria, tidak bisa dibiarkan terjadi. Karena dapat mengakibatkan konflik di masyarakat, merugikan daerah dan pembangunan yang dijalankan. “Sehingga pemerintah mesti melakukan reformasi agraria dengan menyelesaikan konflik agraria,” kata dia.

Menurut dia, juga mesti memperhatikan sektor ketahanan pangan yang akan menentukan kelansungan kehidupan masyarakat dan bangsa ini kedepan.

“Bangsa ini tidak ingin pangannya tergantung dari luar karena tidak adanya proyeksi dari pemerintah untuk mempertahankan ketahanan pangannya sendiri, karena yang diurusi hanya kepentingan pribadi dan golongan,” katanya.

Menurut dia, pemerintah harus mempertahankan pangan di daerah dengan terus menyediakan sarana dan prasarana pertanian memberikan bantuan pupuk dan benih unggul agar petani dapat berproduksi dengan baik.

Ia juga meminta agar pemerintah memperhatikan pasar hasil pertanian petani dan menindak tengkulak yang merugikan petani, harga komoditi pertanian petani harus dilindungi. (Antara)

Artikel ini ditulis oleh:

Antara

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS