Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ansory Siregar mengatakan bahwa May Day kali ini tidak dimaknai hanya sekedar peringatan bagi kebebasan buruh, baik di luar maupun di dalam negeri sendiri.
Seharusnya, peringatan itu, kini menjadi dasar perhitungan tersendiri atas eksistensi kaum buruh oleh pemerintah dalam semua sektor kenegaraan.
Kata Ansory, hal itu sesuai dengan visi dan misi bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tertuang dalam Nawacita point ke 5, 6 dan 7.
“Semua visi misi Presiden hendaknya segera diwujudkan dalam tahun pertama pemerintahan kabinet kerja ini, sehingga harapan rakyat khususnya buruh/pekerja bisa terealisasi dengan baik,” kata Ansory dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (1/5).
Menurut Ansory, ada beberapa hal yang menjadi isu sentral buruh pada peringatan Mayday 2015 ini.
Pertama, ujar dia, tolak politik upah murah dengan kenaikan upah minimum provinsi/kota (UMP/K) sebesar 32% dan menolak kenaikan upah 5 tahun sekali dan mendesak pemerintah untuk merubah standar kebutuhan hidup layak (KHL) menjadi 84 item dari 60 Item KHL. Kedua, mendesak pemerintah untuk segera menghapus sistem kerja Outsourcing khususnya di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ketiga, menolak kenaikan harga BBM, Elpiji, tarif dasar listrik (TDL) sesuai harga pasar dan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Keempat, End Coorporate Greed (Akhiri Keserakahan Korporasi).
“Dasar tuntutan ini jelas, yakni selama ini perusahaan-perusahaan besar atau korporasi besar tidak mau sharing profit secara fair dalam bentuk upah layak, jaminan sosial dan pajak untuk wujudkan kesejahteraan buruh serta menanggulangi kemiskinan rakyat Indonesia, maka selamanya buruh dan rakyat tidak akan hidup sejahtera akibat rakusnya para pengusaha tersebut,” tandas dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
