Jakarta, Aktual.com – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyambangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jakarta, Rabu (17/10).
Diwakili oleh sejumlah petinggi partai koalisi pendukung Prabowo-Sandi, mereka bertujuan untuk mempertanyakan temuan lebih dari 31 juta warga yang belum masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Padahal, jumlah warga tersebut sudah merekam e-KTP. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua BPN, Ahmad Muzani di kantor KPU, Jakarta.
“Kami, para Sekjen datang ke KPU mendiskusikan beberapa hal tentang penjelasan dari Kemendagri yang mengatakan ada 31 juta belum terdaftar dalam DPT,” ujar Ahmad Muzani.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyerahkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) kepada KPU RI yang mencakup 196.546.636 jiwa.
KPU RI beserta jajaran melakukan penyisiran sehingga menemukan jumlah pemilih di dalam negeri mencapai 185.084.629 dan luar negeri 2.025.344 jiwa. Sehingga, ada 11 juta DP4 yang tersisir.
Dia menjelaskan, koalisi Prabowo-Sandiaga sempat menyampaikan temuan 25 juta daftar pemilih berpotensi ganda. Angka ini didapat, setelah menganalisa nomor identitas kependudkan (NIK).
Akhirnya, KPU membuka ruang melakukan penyisiran terhadap potensi pemilih ganda dan permasalahan lainnya menyangkut data pemilih. KPU memberikan waktu selama dua bulan mulai dari 16 September 2018 untuk membereskan data pemilih.
“Di tengah proses itu, kami dikejutkan pernyataan Kemendagri dalam hal ini Ditjen kependudukan ada 31 juta belum masuk dalam DPT. Kami datang mengonfirmasi terkait hal itu,” kata Muzani.
Muzani mengatakan, pihaknya takkan berhenti begitu saja melakukan pengawalan setiap proses tahapan Pemilu 2019, khususnya terkait dengan DPT.
“Kami ingin semua rakyat yang mempunyai hak pilih dapat menggunakannya dan kami tidak ingin ada pemilu yang menggunakan suaranya lebih dari satu kali,” tambahnya.
Di kesempatan itu, turut hadir Sekjen PKS Mustafa Kamal, Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso dan anggota Tim Sukses Prabowo-Sandi dari PAN Abdul Hakam Naja. Tidak terlihat Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan dalam pertemuan tersebut. Padahal Demokrat adalah anggota koalisi Prabowo-Sandi.
Sebelumnya, sebanyak 31.975.830 warga yang sudah merekam KTP-el belum masuk di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hasil ini didapat dari analisis data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).
Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Republik Indonesia (KPU RI), Viryan Aziz, mengungkap itu di kegiatan Peresmian Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP), di Jakarta, Jumat (5/10/2018).
“Terdapat 31.975.830 jiwa pemilih yang sudah melakukan perekaman data e-KTP tapi belum masuk DPT,” kata Viryan.
Untuk itu, dia menegaskan, KPU RI memfokuskan diri memperbaiki DPT. Sebab dari data berdasarkan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) dari Dukcapil terdapat jumlah pemilih 192 juta. Masih ada selisih dari jumlah DPT yang saat ini 185 juta pemilih.
Sehingga, kata dia, terdapat potensi pemilihan yang belum terdaftar sebanyak 11 juta. Atas dasar itu, KPU RI mencanangkan Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP). Apalagi melihat data masih 31 juta pemilih yang belum masuk DPT.
Artikel ini ditulis oleh:
Teuku Wildan
