Surabaya, Aktual.com – Perkembangan pembangunan kota yang begitu pesat, ternyata tidak diimbangi dengan kemapanan pedagang kaki lima. Bahkan, berimbas pada para pedagang kaki lima yang tidak memiliki lahan berjualan lagi.
“Pemerintah sepertinya tidak melihat dan merasakan kondisi para pedagang kaki lima. Main gusur, tapi tidak ada fasilitas lahan lagi,” kata Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia, Ali Mashun pada acara bedah buku yang berjudul ‘Revolusi Kaki Lima Indonesia’ di Gedung Gema Unesa, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (30/5)
Kondisi kaki lima di Indonesia saat ini, kata Ali Mashun, sudah sangat memprihatinkan. Pembangunan sudah tidak lagi bisa dirasakan dampak positif pedagang kaki lima.
Ada banyak para pedagang kaki lima yang menghadapi kesulitan yang sangat berat untuk mencari lahan, sehingga kehilangan mata pencahariannya.
Oleh sebab itu, Ali berharap agar pemerintah bisa memberikan lahan berdagang. Paling tidak, ada upaya dari pemerintah untuk memfasilitasi.
“Ya, syukur-syukur pemerintah mau memberikan lahan dan sertifikat atas nama pedagang kaki lima itu sendiri,” harapnya.
Senada dengan Ali Mahsum, Rektor Uiversitas Negeri Surabaya, Warsono, juga mengatakan bahwa sudah saatnya pemerintah hadir untuk memberikan pelatihan kreatifitas bagi para pedagang kaki lama.
Sebab, menurut Warsono, seringkali kreatifitas merupakan kendala utama bagi para pedagang kaki lima untuk mengembangkan sektor dagang mereka.
“Padahal, ketika bicara tentang dagang atau bisnis, seharusnya mampu melindungi seluruh pemodal. Baik pemodal dengan level teratas, maupun pedagang kaki lima yang berada di level terbawah,” kata Warsono.
Laporan Ahmad H. Budiawan
Artikel ini ditulis oleh:
