Jakarta, Aktual.co — Bendahara Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Bambang Soesatyo, meminta Presiden Joko Widodo mengganti Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly karena dinilai mengeluarkan keputusan yang memperkeruh konflik di internal Partai Golkar dan PPP.
“Kami mendengar Presiden Jokowi akan melakukan pergantian anggota kabinet pada Mei mendatang dan kami mendesak salah satu menteri yang diganti adalah Menkumham,” kata Bambang, di Jakarta, Kamis (12/3).
Dia mengatakan, Menkumham menjadi salah satu sumber terjadinya turbulensi politik yang terus- menerus mengganggu pemerintahan. Maka dari itu tak heran harga dolar dan iklim usaha tak kondusif.
“Kami menilai beliau tidak proporsional menjalankan tugas-tugas pokoknya,” ujarnya.
Bambang menilai Menkumham Yasonna Laoly telah melakukan pelanggaran, khususnya dalam memutuskan kisruh di internal Golkar dan PPP. Menurut dia, tanpa orang menjadi ahli hukum dan ahli politik, akan menilai keputusan Menkumham itu keliru.
“Apalagi ditambah secara kasat mata (menkumham) mengutip hasil mahakamah partai yang dimanipulasi sedemikian rupa,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
