Ratusan umat Islam dan peserta Tamasya Al Maidah melakukan salat Magrib dan Isya berjamaah sebagai tanda sujud syukur merayakan kemenangan pasangan Anies-Sandi di Masjid Istiqlal, Jakarta, Rabu (19/4) malam. Tasyakkur menyambut Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta baru ini juga dihadiri Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Presiden PArtai Keadilan Sejahtera dan tokoh partai pendukung pasangan nomor tiga. AKTUAL/Tri
Ratusan umat Islam dan peserta Tamasya Al Maidah melakukan salat Magrib dan Isya berjamaah sebagai tanda sujud syukur merayakan kemenangan pasangan Anies-Sandi di Masjid Istiqlal, Jakarta, Rabu (19/4) malam. Tasyakkur menyambut Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta baru ini juga dihadiri Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Presiden Partai Keadilan Sejahtera dan tokoh partai pendukung pasangan nomor tiga. AKTUAL/Tri Wahyudhi

Jakarta, Aktual.com – Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, mengusulkan adanya fraksi MUI di DPR. Usulan ini bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di lembaga legislatif.

Hal tersebut diungkapkan Anwar dalam rapat pleno ke-17 Dewan Pertimbangan MUI di gedung MUI, Jakarta Pusat, Rabu (26/4).

“Fraksi itu untuk memperkuat nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, ajaran Islam itu tidak hanya untuk umat Islam, tidak hanya menguntungkan umat Islam tapi juga menguntungkan seluruh umat manusia jadi semua akan merasakan nikmatnya,” ujar Anwar.

Baginya, fraksi MUI ini nantinya akan menekankan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Fraksi ini pun nantinya tidak akan memperjuangkan umat Islam saja, melainkan kepentingan semua rakyat Indonesia.

Dengan begitu diharapkan produk perundang-undangan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, Anwar pun memastikan MUI sebagai lembaga agama tidak terlibat dalam politik praktis, sebab fraksi MUI akan diisi oleh anggota-anggota parpol yang ada di DPR.

“Ya enggak (berpolitik), ini kan memperjuangkan nilai-nilai Pancasila. Jadi DPR dalam buat kebijakan memperhatikan kemanusiaan dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan,” tutur Anwar.

“Banyak di DPR sana produk perundangan-undangannya tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Buktinya Muhammadiyah melakukan judicial review pada UU Minerba,” kata dia.

Rapat Pleno ke-17 itu mengangkat tema ‘Membangkitkan Marwah Politik Umat Islam’. Sejumlah petinggi partai Politik terlihat hadir, antara lain Wasekjen PDI P Achmad Basarah, Presiden PKS Sohibul Iman, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon, dan Politisi Partai Golkar Ali Mochtar Ngabalin.

(Teuku Wildan)

Artikel ini ditulis oleh: