Jakarta, Aktual.com – Sebagai organisasi yang diamanatkan melalui undang-undang mengenai otonomi daerah, Apkasi (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) dituntut untuk terus memperkuat posisi strategisnya guna memfasilitasi kepentingan para anggota yang kini mencapai 416 Kabupaten.
Ketua Umum Apkasi yang sekaligus bupati Tanah Bumbu, Mardani H. Maming berharap para pengurus bisa mengoptimalkan waktu yang ada untuk menggodok lebih matang lagi program-program unggulan yang sudah dibuatkan draftnya.
“Dalam Rakernas akan kita undang Presiden atau Wakil Presiden, satu hari sebelum pembukaan Apkasi Otonomi Expo 2017, untuk membuka dan memberikan arahan kepada pengurus Apkasi,” ujar Mardani di Jakarta, Rabu (21/2).
Terkait dengan salah satu program yang diunggulkan, yakni Apkasi Otonomi Expo 2017 yang akan dilaksanakan di Hall A dan Hall B, Jakarta Convention Center, Senayan-Jakarta, 19-21 Juli 2017, Mardani menegaskan bahwa kegiatan tahunan ini akan mengusung konsep berbeda dibanding tahun sebelumnya.
“Di ajang ini akan ditampilkan kontes putri terbaik daerah yang akan mengenakan kain tenun dan batik unggulan, sehingga event ini bisa dijadikan sebagai wadah promosi potensi daerah ke tingkat nasional, regional bahkan go-international. Apalagi kegiatan ini akan memiliki nilai strategis karena akan dipadukan dengan forum business matching yang akan mempertemukan pejabat daerah dengan calon buyer dan investor dari luar negeri,” imbuh Mardani.
Sekjen Apkasi, Nurdin Abdullah (Bupati Bantaeng) dalam kesempatan rapat tersebut juga melaporkan capaian kinerja organisasi di 2016 serta memberikan pengantar untuk pembahasan program-program yang akan dijalankan di 2017. Nurdin menambahkan bahwa secara internal banyak kegiatan yang telah dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat roda organisasi hingga peningkatan kapasitas anggota.
“Misalnya kita telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri guna merintis kunjungan kerja ke luar negeri untuk membuka jaringan kerja sama dagang dan promosi berskala internasional. Kemudian hubungan harmonis antara pemerintah pusat dan daerah juga terus digalakkan melalui Apkasi Ministrial Forum, di mana menteri atau pejabat di kementerian, kita undang ke kantor untuk berdialog langsung dengan para bupati terkait dengan kebijakan maupun pembahasan koordinasi teknis,” ujarnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
