Perlu Ada Revolusi Data Untuk Menggenjot Pertumbuhan Ekonomi

Jakarta, Aktual.com – Di era digital saat ini, pemerintah baik pusat maupun daerah perlu meningkatkan penggunaan data yang akurat untuk dalam rangka untuk menggenjot pembangunan.

Untuk itu, pemerintah diminta untuk menetapkan revolusi data untuk pembangunan (data revolution for development /DRD). Karena penggunaan big data dibpemerintahan ini dapat membuka kesempatan yang lebih besar untuk mewujudkan pengambilan kebijakan berbasis daat secara lebih baik.

Hal ini disampaikan oleh Cheif Technival Officer, International Development Group, RTI International, Luis Crouch di sela acara kerja sama dengan Kabupaten Seragen dan Kabupaten Sersang Bedagai, di Jakarta, Rabu (28/9).

“Perkembangan teknologi saat ini dapat melahirkan inovasi-inovasi yang dapat memperkuat kinerja pemerintahan,” ujar Luis.

Menurutnya, kolaborasi antara RTI International serta pemerintah ini baik pusat maupun daerah merupakan langkah awal dari konitmen semua pihak dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi, sosial, pendidikan, serta kualitas hidup masyarakat Indonesia.

“Dengan kerja sama ini, kami yakin baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan terus melanjutkan komitmennya untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pengambilan keputusan berbasis analisis data. Terutama untuk sektor pendidikan,” papar dia.

Deputi II Bidsng Kajian san Pengelolaan Isu-isu Sosial, Ekologi, dan Budaya Startegis Kantor Staf Presiden RI, Yanuar Nugroho menambahkan, komitmen RTI Internasional dalam mengembangkan prototipe berbasis data harus mampu membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan.

“Sehingg pada akhirnya akan meningkatkan pelayanan publik yang lebih tepat waktu dan efektif,” jelas dia.

Menurut dia, pentingnya pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan berbasis data tidak hanya relevan bagi pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah.

“Karena pembangunan itu terjadi dan terlaksana di daerah yang harus didasari oleh data yang akurat. Apalagi memang data yang akurat dalam pembuatan kebijakan di tingkat pusat yang merupakan agregat daerah dari data yang akurat,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid