Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad Mustaqim mengatakan persoalan operasional anggaran di daerah sudah hampir turun 80 persen. DPR selama ini terus mengawasi masalah anggaran dengan berkoordinasi dengan kementerian terkait.
“Saya selalu konsen untuk membuka data angka pada setiap Raker atau RDPU dengan Kementerian sehingga tidak menyebabkan kegelisahan di daerah,” katanya di sela-sela kunjungan ke Pantia Sosial Bina Remaja an di Kupang, NTT, Kamis (6/4).
Politisi FPP ini menyatakan, perlu ada informasi dan edukasi kepada pemda setempat secara proporsonal bahwa pemotongan anggaran itu bukan dalam artian mempersempit gerak ruang daerah atau memotong kesempatan daerah untuk berkembang menjadi lebih maju meningkatkan keesejateraan.
Pemotongan anggaran, kata dia, lebih kepada kepentingan jangka panjang untuk Indonesia. Yaitu anak dan cucu kita ke depan terkait dengan kemampuan negara terhadap keseimbangan pinjaman dan pembayar hutang.
Mustaqim melanjutkan, permasalahan ini muncul karena yang paling mendasar bahwa setiap kepala daerah mempunyai kepentingan politik yang berbeda-beda. Akibatnya dari sekian puluh daerah tentunya juga berbeda kepentingan politiknya dengan pemerintah pusat.
Yang menjadi pertanyaan apakah mereka sudah diberikan pemahaman, informasi mengenai persoalan anggaran. Karena itu pula Komisi VIII yang duduk di Badan Anggaran harus bisa mensinergikan persoalan tersebut.
Ke depannya, dia harapkan daerah mendapat informasi yang proporsional khususnya oleh pejabat-pejabat yang lebih tinggi. Dengan begitu ada semacam kesadaran baru dan rasa tanggungjawab lebih bukan sekedar menerima dana dari pusat.
“Bagaimana menyalurkan dana dengan tepat dan bagaimana menjaga keseimbangan kepentingan nasional agar kemampuan negara dalam menyalurkan anggaran sekaligus membayar hutang yang ada bisa seimbang sehingga tidak jadi kekhawatiran di daerah-daerah,” pungkas Mustaqim.
Artikel ini ditulis oleh:
