Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad (kedua kanan), bersama Ketua Dewan Audit OJK, Ilya Avianti (kiri), Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Rahmat Waluyanto (kedua kiri), dan Kepala Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Kusumaningtuti Soetiono (kanan) menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan Pertemuan Tahunan Pelaku Industri Jasa Keuangan 2017 di Jakarta, Jumat (13/1). Pertemuan tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/foc/17.

Jakarta, Aktual.com – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D Hadad mengakui, kalau pendapatan per kapita memang sudah naik, namun masalahnya angka ketimpangan relatif masih tinggi. Apalagi ditambah jumlahpenduduk misksin di Indonesia juga masih tinggi sebanyak 28,19 juta jiwa.

“Jika hal tersebut tak segera diatasi, akan berpotensi menjadi reaksi negatif bagi pasar keuangan, reaksi negatif bagi sistem demokrasi, dan akan munculnya konflik sosial,” ungkap Muliaman, saat acara FGD, Perluasan Akses Keuangan Dalam Mendukung Ekonomi Berkeadilan, di Jakarta, Selasa (23/5).

Selain itu, masalah kesenjangan dan kemiskinan juga kata dia, bisa mengganggu stabilitas sistem keuangan (SSK) dan perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, ada tiga hal kebijakan yang perlu diatasi dalam menciptakan pemerataan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Seperti masalah kebijakan berbasis lahan, yaitu perlu adanya kepemilikan lahan yang seimbang bagi masyarakat.

Kemudian kebijakan berbasis kesempatan dengan adanya akses kesamaan kesempatan yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Dan kebijakan berbasis peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan keterampilan, keahlian, dan kewirausahaan.

“Dengan adanya program inklusi keuangan, maka akan berdampak pada perluasan akses keuangan. Kami, OJK dan pemerintah akan terus mewujudkan program inklusi keuangan agar kebijakan ekonomi berkedilan itu bisa terwujud,” kata dia.

Cuma masalahnya untuk menggenjot inklusi keuangan, kata Muliaman, bagi sebagian masyarakat terutama di Indonesia Timur masih sangat sulit, terutama di Indoneisa timur. Karena infrastrukturnya belum terjangkau semua.

Untuk itu, agar semua pihak mau mengambil langkah-langkah terobosan untuk melakukan pembangunan infrastruktur agar dua aspek pentig, yaitu akses keuangan kedua ekonomi berkeadilan bisa diterwujud.

“Sebab, akses keuangan itu menjadi tema besar terkait kesejahteraan. Pemerintah pun punya strategi nasional agar akses keuangan bisa dilaksanakan dengan baik,” pungkas Muliaman.

(Busthomi)

Artikel ini ditulis oleh:

Antara
Arbie Marwan

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS