Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini

Jakarta, Aktual.com РPerkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menganggap presiden dua periode boleh menjadi calon wakil presiden di Pilpres 2024 sama saja merendahkan martabat rakyat.

Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menilai wacana itu sebagai bentuk kemunduran demokrasi.

“Gagasan yang menyuarakan agar mantan presiden bisa maju sebagai wakil presiden, selain merendahkan kredibilitas mantan presiden, juga merupakan sikap yang merendahkan martabat rakyat Indonesia,” kata Titi melalui keterangan tertulis, Kamis (15/9).

Dia mengingatkan bahwa rakyat Indonesia sangat banyak. Tak sedikit pula sosok yang bisa dijadikan pemimpin berkualitas. Karenanya, jika orang yang sama berada di pucuk kekuasaan begitu lama, sama saja menyakiti hati masyarakat umum.

“Bisa dibilang hal itu sangat menyakiti hati para insan politik dan pemilih Indonesia,” kata Titi.

Titi menegaskan bahwa isu presiden dua periode bisa menjadi cawapres bertentangan dengan konstitusi UUD 1945. Menurutnya, jabatan wakil presiden tidak bisa dilepaskan dari presiden.

Wakil presiden, kata Titi, punya kemungkinan menggantikan presiden jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya.

Pada saat yang sama, ada ketentuan masa jabatan presiden maksimal dua periode. Oleh karena itu, akan terjadi pelanggaran jika wakil presiden naik jabatan karena sebelumnya sudah menjabat dua periode.

Titi menyesalkan Mahkamah Konstitusi (MK) ikut berkomentar mengenai hal ini. Dia menilai pernyataan itu berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

“Sikap humas Mahkamah Konstitusi yang mengomentari ketentuan yang masih sah dan berlaku saat ini adalah sangat tidak etis dan disesalkan. Apalagi pasal tersebut mungkin saja diuji ke Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.

(Arie Saputra)