Jakarta, Aktual.com – Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf mengaku pernah menjadi korban obat-obatan yang dijual secara bebas tanpa resep dokter. Meski dijual secara legal.
Hal itu dikarenakan kurang bagusnya pengawasan terhadap distribusi obat. Karena itu, dirinya menilai kementrian kesehatan melalui dinas kesehatan harus meningkatkan pengawasan pendistribusian obat ke kabupaten kota. Sebab, pengawasan BPOM hanya sampai tingkat propinsi saja.
“Saya lihat dinkes baru sebatas urusan yang wajib saja. Tapi farmasi dia enggak punya tangan. Kan obat kepentingan kita. Saya juga korban dari obat yang beli sembarangan,” ujar Dede di Cikini, Jakarta, Sabtu (10/9).
Ia menilai, sebagai user atau pengguna berhak mengetahui apa obat yang diminumnya. Sehingga, masyarakat juga butuh sosialisasi.
“BPOM kita usul ada divisi sosialisasi,” kata Dede.
Selain itu, BPOM juga mengawasi kosmetik. Karenanya, Politisi Demokrat ini menyarankan agar badan pengawasan yang dipimpin Penny Kusumastuti Lukito itu juga bekerjasama dengan Kemenkominfo untuk mengawaso penjual kosmetik di media online.
“Ibu-ibu hobi beli kosmetik multilevel di online. Kita minta BPOM kerjasama dengan kemkominfo untuk awasi kosmetik atau jamu yang di jual di online,” ungkapnya.
“Setelah ada pengawasan ada pencegahan. BPOM jangan tangkep-tangkep aja. Sebelum orang mulai dicegah dulu,” tambah Dede.
Sementara itu, Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito mengakui memang banyak permasalahan pada obat yang dijual secara online.
Ia juga mengaku pihaknya sudah melakukan operasi khusus untuk penjualan ilegal secara online.
“Kita sudah kerjasama dengan kemkominfo. Dan sudah ditutup. Tapi kita akan tingkatkan pengawasan distribusi agar bisa cegah tangkal,” singkat Penny.
(Nailin)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
