Jakarta, Aktual.com – Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago mengungkapkan bahwa perkawinan antara Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman dengan adik Presiden Jokowi berpotensi masuk dalam ranah konflik kepentingan (conflict of interest).
“Tapi saya lebih menyoroti soal implikasi atau konsekuensi logisnya dari keputusan yang diambil sebagai hakim dan ketua MK berpotensi tergelincir pada konflik kepentingan,” ujar Pangi dalam keterangan tertulisnya Kamis, (24/3).
Pangi mencontohkan misalnya, pengujian UU Ibu Kota Negara (IKN) yang diajukan masyarakat sipil, di mana Anwar Usman sebagai hakim MK, dan presiden salah satu pihak “tergugat” dalam perkara JR tersebut, maka ini akan menganggu animo kepercayaan publik.
“Rakyat bisa kena mental duluan, sudah berprasangka uji materi mereka bakal gagal di MK. Suudzon duluan bahwa Judical Review mereka bakal ditolak di MK, ini saja kausalitas sebab-akibatnya sudah tidak baik terhadap marwah, wibawa MK dan citra presiden itu sendiri,” tuturnya.
Lebih jauh CEO dan Founder Voxpol Center Research and Consulting itu juga mempertanyakan “Bagaimana mungkin seorang Hakim Konstitusi bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya jika pihak yang berperkara dalam suatu persidangan mempunyai hubungan kekerabatan dan atau keluarga dengan salah satu hakim?.
Menurut Pangi, hampir di semua negara bahwa hakim wajib mundur jika menangani perkara yang salah satu pihaknya mempunyai hubungan kekerabatan, sedarah, semenda dan atau keluarga dengan hakim tersebut. Tujuannya sederhana demi menjaga keluhuran martabat dan kehormatan serta kewibaaan seorang hakim dalam menegakkan prinsip-prinsip keadilan.
“Walaupun saya hakul yakin, kok rasa- rasanya Ketua MK Anwar Usman tidak bakal mau mundur, karena merasa tidak ada yang dilanggar. Namun kembali ini soal legitimasi, soal citra, soal trust, yang paling sulit itu meningkatkan animo trust building,” ungkap Pangi.
Artikel ini ditulis oleh:
Dede Eka Nurdiansyah
