Jakarta, Aktual.com — Pernyataan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro terkait pelemahan nilai tukar rupiah bukanlah tanggung jawab pemerintah dinilai sebagai suatu sikap keliru dan berbahaya. Demikian seperti yang disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon.
Menurutnya, pernyataan tersebut menunjukan tidak adanya koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia.
“Ini menunjukan tidak adanya koordinasi antara pemerintah dengan Bank Indonesia,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, ditulis Selasa (4/8).
Hal itu menurut dia menyebabkan akan banyak pelaku ekonomi yang semakin tidak percaya pada pemerintah karena dianggap tidak bisa mengendalikan situasi ini.
Kondisi ekonomi saat ini menurut dia sudah lampu merah dan dalam tanda bahaya. Fadli mengatakan, Pemerintah jangan lagi hanya melepas tanggung jawab dan membuang badan atas situasi ini.
“Kalau tidak, defisit akan terus membesar sehingga pemerintah harus ambil tindakan nyata,” katanya.
Pemerintah harus mengambil tindakan nyata dalam merespon depresiasi rupiah, seperti ketegasan dalam penerapan kebijakan penggunaan mata uang rupiah dalam setiap transaksi di Indonesia dan meningkatkan ekspor.
Dia mengatakan, nilai tukar dolar AS yang sangat tinggi, melemahkan perekonomian nasional, terutama saat ini nilai tukar dolar terhadap rupiah mencapai Rp13.500.
Lebih lanjut Ia mengingatkan Pemerintah terkait kondisi ekonomi nasional yang sudah dalam kondisi berbahaya, salah satunya ancaman Pemutusan Hubungan Kerja semakin nyata.
“Perusahaan banyak yang mengalami penurunan kemampuan keuangan secara drastis, akibat situasi ekonomi nasional yang terpuruk,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
