Jakarta, Aktual.com — Pernyataan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno terkait kasus Pelindo II adalah bukti nyata, bahwa Rini lebih membela koruptor dari pada membela dan berpihak pada penegakan hukum.
“Jangan karena alasan CEO jadi takut menjadi alasan pembenaran dari pemerintah untuk membiarkan korupsi terjadi,” kata Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia, Ferdinand Hutahaean kepada Aktual.com, Jumat (4/9).
Ferdinand, penindakan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri terhadap Pelindo II jangan dibelokan ke isu mengganggu kegiatan ekonomi. Sebab, lanjut dia, dalam tatanan ekonomi harus dibangun secara bersih dan tidak membiarkan pelanggaran hukum.
“Ini luar biasa pemutar balikan fakta opini yang dibangun para mafia bekerjasama dengan kekuasaan. Polri sudah benar bekerja dan sesuai prosedur yang berlaku di tubuh Polri.”
Dalam penindakan hukum, ujar dia Bareskrim tentu sudah melakukan analisa terhadap semua kemungkinan resiko terburuk, yang mungkin terjadi saat penggeledahan, dengan demikian senjata yang dibawa oleh personil Polri adalah demi memastikan keselamatan dan keamanan anggota Polri.
“Dan mungkin saja Polri sudah dapat laporan dari intelijen Polri bahwa kawasan Pelindo adalah kawasan berbahaya sehingga dipandang perlu membawa senjata. Dengan demikian pernyataan Lino dan Rini yang mempermasalkan Polri membawa senjata saat penggeledahan adalah bentuk ketidak pahaman mereka pada tugas dan resiko yang dihadapi Polisi.”
“Janganlah berlindung dan sembunyi dari kejahatan korupsi dengan memutar balikkan fakta maupun opini. Kami sangat mendukung Polri untuk segera menetapkan tersangka atas kasus yang terjadi di Pelindo. Rakyat harus dukung Polri memberantas mafia dan korupsi bukan malah mendukung mafia.”
Artikel ini ditulis oleh:
Wisnu
