Pekerja memeriksa pipa baja di instalasi metering station jalur pipa gas milik PT Pertamina Gas di Desa Segarajaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (8/8). PT Pertamina Gas membangun jalur pipa gas ruas Muara Karang - Muara Tawar dengan total panjang 31 kilometer, proyek akan mendukung tersebut ketahanan energi dan mengurangi "shortage gas" terhadap konsumen industri di Jawa Barat dengan kapasitas 270 mmscfd, serta akan mengurangi penggunaan BBM bersubsidi bagi PLN di pembangit listrik Muara Tawar. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/pd/16

Jakarta, Aktual.com – Menanggapi akan adanya perombakan struktur organisasi Pertamina atas inisiatif Dewan Komisaris, Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) meminta perombakan tersebut harus mempertimbangkan aspek efisiensi dan prospek pendapatan.

Pasalnya, adanya penambahan jajaran direktur ataupun wakil direktur utama dari bentuk struktur baru, dipastikan akan menambah beban biaya dan anggaran, oleh karenanya pemasukan harus lebih ekstra atau meningkat dari pendapat sebelumnya.

“Tentu perubahan struktur ini ada penambahan cost, akan ada penambahan gajinya, operasionalnya, fasilitasnya. Kalau ada penambahan satu direktur aja, yang difasilitasi bukan hanya dirutnya tapi banyak turunan perangkat lain dan karyawannya. Harus dilihat apakah ini seimbang dengan pendapatan atau malah merugi,” kata Noviandri saat ditemui di Gedung Pertamina Pusat Jakarta. Senin (15/8).

Sebelumnya Wakil Komisaris Pertamina sekaligus merangkap sebagai Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN, Edwin Hidayat membenarkan adanya usulan perubahan struktur organisasi tersebut.

Edwin beralasan tindakan itu dianggap perlu untuk kepentingan perusahaan dalam mengerjakan banyak proyek besar. Melalui struktur baru yang dirancang sedemikian rupa diharapkan agar pengerjaan proyek lebih dinamis.

“Pertamina akan mengerjakan GRR, RDMP 4 dan lain-lain, lalu revitalsiasi kilang Tuban, semua disatu pintu pak Hardadi (Dir Pengolahan Pertamina) dia punya 2 SVP, 1 pengolahan dan 1 lagi kelola project. Yang kelola project nilainya bisa sampai USD30 Miliar. Makanya harus dipecah,” kata Edwin.

(Dadangsah)

Artikel ini ditulis oleh:

Reporter: Dadangsah Dapunta
Editor: Eka