Jakarta, Aktual.com — Keputusan Menteri ESDM Sudirman Said yang memperpanjang izin ekspor konsetrat PT Freeport Indonesia selama enam bulan kedepan, menuai protes.
Pasalnya, PT Freeport Indonesia belum memenuhi persyaratan komitmen dana kesanggupan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter untuk enam bulan pertama senilai US$280 juta yang mesti dibayar 60 persen menjadi USD170 juta.
Mantan Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Lamen Hendra Saputra, menyebut bahwa pemerintahan Jokowi-JK lemah dalam bernegoisasi.
“Pemerintahan kita ini sangat lemah dalam negosiasi dihadapan asing,” kata Lamen, di Jakarta, Rabu (29/7).
Mantan ketum UKM Budaya seni universitas Bandar Lampung itu juga menilai, dengan diperbolehkannya kembali ekspor konsetrat memperpanjang rentetan kerugian negara.
“Dengan diperbolehkannya kembali melakukan ekspor konsentrat memperpanjang rentetan kerugian negara yang seharusnya bisa diminimalisir dengan membangun smelter terlebih dahulu, atau jangan-jangan ada KKN dalam proses negosiasi perpanjangan ini,”
“Karena dengan mudah menteri ESDM Sudirman Said merubah aturan yang sangat strategis tersebut,” tegasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
