Jakarta, Aktual.co — Politisi Partai Golkar Ahmadi Nur Supit mengatakan bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, terlihat panik dengan menyatakan keabsahan kepengurusan Golkar akan diputuskan melalui Peraturan Presiden.
“Dia (Yasonna) itu melempar itu karena takut. Dia kan itu pembantu presiden. Kalau pembantu presiden kalau mau ambil pernyataan tentunya kan harus komunikasi dengan presiden. Nah, peraturan presiden ini sepertinya tidak konsultasi dulu dengan presiden,” kata Supit, di Jakarta, Rabu (18/3).
Menurutnya, kepanikan itu terlihat ketika munculnya wacana pengguliran hak angket pekan depan oleh DPR. “Ketika dia tahu mau dikasih hak angket sama DPR, jadi dia ngelempar tanggung jawab ke Presiden,” katanya.
Selain itu, dalam keputusanya menteri, Yasonna seperti mendapat tekanan dari pihak lain.
“Dia terkesan dipaksa juga sama satu kelompok. Begitu semua orang menggugat, dia jadi panik. Apalagi gugatan itu meluas,” katanya.
Sementara itu, kubu Aburizal Bakrie (ARB) dipastikan akan terus melakukan proses hukum. dirinya menganggap secara administrasi Golkar versi Munas Bali yang sah karena sesuai AD/ART partai.
Artikel ini ditulis oleh:
