Persoalan Tenaga Honorer Belum Selesai, DPR Duga Gara-gara Ini..

Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi II DPR RI Abdul Halim akan memperjuangkan aspirasi tenaga honorer yang belum diangkat menjadi Pegawai Negeri sipil (PNS) pada rapat kerja antara Komisi II DPR RI dengan pemerintah.

“Persoalan pengangkatan tenaga honorer ini seharusnya sudah selesai pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2009,” kata Abdul Halim ketika menerima perwakilan pengurus Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (13/10).

Menurut Abdul Halim, persoalan tenaga hononer sudah sering dibahas dalam rapat kerja antara Komisi II DPR RI dengan Pemerintah yakni dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) serta Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Sampai saat ini, kata dia, masih ada sekitar 440.000 tenaga hononer yang belum diangkat dan masih menjadi salah satu persoalan krusial.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menambahkan, pesoalan pengangkatan tenaga hononer ini sudah diperjuangkan Komisi II DPR RI dengan Pemerintah hingga tiga kali pergantian Menteri PAN RB yakni Azwar Abubakar, Yuddy Chrisnandi, serta Asman Abnur saat ini.

Halim mensinyalir, belum selesainya persoalan pengangkatan tenaga honorer, diantaranya karena adanya permainan seperti perubahan data tenaga honorer yang diusulkan daerah menjadi calon pegawai negeri sipili (CPNS), sehingga nama yang diangkat berbeda dengan nama yang semula di data.

Dia menegaskan, jika pemerintah telah menerapkan UU No 5 tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara (ASN) yang mengatur kepegawaian negara, hendaknya persoalan tenaga honorer ini dapat diselesaikan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal FPHI Muhammad Nur Rambe mengusulkan agar Komisi II DPR RI dapat memperjuangkan aspirasi tenagara honorer agar mendapat kepastian dalam bekerja.

Menurut dia, kalau pemerintah belum dapat mengangkat tenaga honorer menjadi CPNS saat ini, tapi paling tidak sudah lakukan pemberkasan dan dimasukkan dalam database di Kementerian PAN RB maupun BKN.

Pengurus FPHI dari Provinsi Banten Fahmi menaruh harapan agar pemerintah dapat memberikan keadilan kepada tenaga hononer di Pemerintah Daerah.

Menurut dia, tenaga honorer tersebar di beberapa bidang, seperti tenaga guru, guru agama, perawat, bidan, dan tenaga teknis lainnya.

“Kami meminta keadilan, agar pemerintah dapat mengangkat tenaga honorer secara bertahap,” katanya.

*ant

Artikel ini ditulis oleh:

Antara