Jakarta, Aktual.com – Dalam Upaya Evaluasi Sistem Politik dan Pengurangan Biaya Pemilihan
Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin, telah mengemukakan usulan kontroversial mengenai penghapusan jabatan gubernur beserta proses pemilihan gubernur. Menurutnya, pemilihan gubernur (Pilgub) menghabiskan biaya yang signifikan sementara kewenangan gubernur dalam sistem pemerintahan dinilai tidak selalu jelas dan memadai.
Cak Imin berpendapat bahwa kewenangan seorang gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat tidak memiliki dampak signifikan dalam sistem pemerintahan. Dalam pidato kebudayaan di Gedung Joeang 45, Jakarta Pusat, Cak Imin mengungkapkan pemikirannya, “Saya mengusulkan kemarin, pemilihan gubernur hilang. Kalau perlu justru bukan hanya pemilihan gubernur, [tapi juga] jabatan gubernurnya pun hilang.”
Dia menyoroti bahwa keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan dan kewenangan yang dimiliki oleh jabatan gubernur tidak selaras. Menurutnya, adanya disharmoni ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap sistem politik yang ada.
Cak Imin juga mencatat aspek ongkos politik dalam proses pemilihan, terutama dalam meraih kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dia mengungkapkan fakta bahwa untuk menjadi calon legislatif dari DKI Jakarta, dibutuhkan setidaknya Rp40 miliar. Hal ini membuatnya mempertanyakan prinsip demokrasi di mana pemenang ditentukan oleh faktor keuangan.
Dalam pandangannya, demokrasi seharusnya mewakili suara rakyat dan bukan hanya menguntungkan pihak dengan modal besar. Cak Imin mengkritik fenomena di mana posisi pemerintahan menjadi milik mereka yang memiliki kekayaan, bukan mewakili aspirasi masyarakat.
Ini bukan kali pertama Cak Imin mengemukakan usulan serupa. Pada Januari 2023, ia juga mengajukan gagasan serupa, dengan menyatakan bahwa fungsi gubernur hanya sebatas sebagai penghubung antara pusat dan daerah. Pada saat itu, ia telah berbicara mengenai rencananya untuk mengurangi pemilihan gubernur (Pilgub) dan lebih memfokuskan pada pemilihan kepala daerah tingkat kabupaten/kota serta pemilihan presiden dan kepala daerah kabupaten/kota.
PKB, partai yang dipimpin oleh Cak Imin, memiliki pandangan yang konsisten terkait perubahan ini, yang menunjukkan adanya perhatian terhadap efisiensi sistem politik dan aspirasi rakyat dalam konteks demokrasi.
Artikel ini ditulis oleh:
Ilyus Alfarizi
