Jakarta, Aktual.com — Pemerintah berencana akan menurunkan harga BBM pada bulan ini yang dalam rencana akan dimasukan dalam kebijakan paket ekonomi Jilid III. Namun pada perkembangannya pemerintah belum satu suara dalam menerjemahkan perintah presiden untuk menghitung ulang harga BBM.
“Menteri ESDM Sudirman Said dan Pertamina menolak penurunan BBM dengan alasan merugi karena kurs Rupiah yang melambung. Ini MenESDM dan Pertamina ini kerja untuk siapa kok untuk rakyat dan pemulihan ekonomi serta kepentingan nasional. Kok masih hitung untung-rugi,” ujar Ketua Komisi VI, Hafisz Tohir dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (7/10).
Menurutnya, pemerintah tidak perlu banyak alasan dan terlalu banyak hitung-hitungan kayak saudagar. Turunnya harga BBM akan menguatkan sektor riil, usaha rakyat akan kembali tumbuh sehingga sektor konsumsi dan daya beli masyarakat yang tadinya menurun akan pulih kembali.
“Pemerintahan Jokowi jangan meninjau harga BBM saja, segera ambil keputusan turunkan harga BBM, karena biarpun pemerintah dalam hal ini Pertamina kehilangan potensi pendapatan, tetapi jangan lupa rakyat yang menikmatinya. Dan ekonomi rakyat akan kembali menggeliat,” jelasnya.
Dikatakan, pertamina tidak akan merugi karena bisnisnya tidak hanya di BBM saja. Bisnis Pertamina ada gas, kondensat, oli serta bisnis turunan lainnya. Atau bisa saja Pajak pertambahan nilai (PPN) saja yang diturunkan.
“Jika pemerintah ingin mengurangi harga premium maka maka nilai pajaknya saja di kurangi. Ada pengaruh dari pendapatan pemerintah untuk soal ini tapi pemerintah terutama Pertamina yang menjadi leading sektor untuk ini harus mau berkorban untuk rakyat,” ungkapnya.
Sesuai fungsi pengawasan kebijakan pemerintah, DPR Komisi VI akan memanggil dan memintai keterangan Direktur Pertamina Dwi Soetjipto terkait enggan diturunkannya harga premium.
“Kami komisi VI akan panggil Dwi Soetjipto dan jajarannya untuk menjelaskan soal ini. Tidak usah ragu Pertamina tak akan rugi,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
