Jakarta, Aktual.co — Pertamina menjamin stok bahan bakar minyak di Kalimantan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat hingga akhir 2014.

“Kami tetap menyalurkan BBM sesuai dengan kebutuhan, dan menjamin itu cukup dengan catatan bila masyarakat tidak melakukan ‘panic buying’, dan pembelian berulang,” kata Senior Supervisor Eksternal Relations Marketing Operation Region VI (MOR VI) Andar Titi Lestari, melalui siaran pers yang diterima di Balikpapan, Selasa (4/11).

Pembelian berulang, katanya, akan mengakibatkan antrean panjang dan dapat meresahkan masyarakat. Selama dua bulan terakhir, Pertamina telah menambah pasokan hampir tiga persen lebih dari kebutuhan dalam penyalurannya.

Realisasi penyaluran premium di Kalimantan Utara pada Oktober 2014 sebesar 6.299 KL, lebih besar dari September 2014 dengan realisasi penyaluran sebear 6.174 KL.

Di Kalimantan Timur, realisasi penyaluran pada Oktober 2014 sebesar 56.465 KL, lebih besar dari September 2014 yaitu 52.873 KL.

Di Kalimantan Selatan realisasi penyaluran pada Oktober 2014 sebesar 52.930 KL, lebih besar dari September 49.029 KL.

Di Kalimantan Tengah realisasi penyaluran di Oktober 2014 sebesar 32.587 KL, lebih besar dari September sebesar 30.282 KL, dan di Kalimantan Barat hingga Oktober penyaluran BBM subsidi sebesar 49.966 KL, lebih besar dari September sebesar 46.244 KL.

Begitu pula dengan penyaluran solar subsidi di Kalimantan, Pertamina telah menyalurkan solar sesuai dengan kebutuhan dan relatif bertambah, dengan total realisasi hingga Oktober sebesar 890.486 KL.

Pertamina mengapresiasi terhadap pemerintah daerah yang dengan kebijakannya secara lokal membantu pendistribusian BBM dengan tepat sasaran.

Selain itu, kepolisian yang senantiasa membantu dalam menciptakan situasi yang kondusif, tertib, dan melakukan penegakan hukum terhadap penyelewengan disrribusi BBM bersubsidi serta mengarahkan pendistribusian BBM bersubsidi secara tepat sasaran.

“Pertamina mengharapkan masyarakat tetap hemat BBM, tidak terpengaruh ‘panic buying’, pembelian berulang, atau bahkan menjadi pelaku penimbunan karena akan berbahaya bagi diri sendiri dan sekitar serta melanggar hukum,” katanya.

Penyesuaian harga BBM yang menjadi domain pemerintah, katanya, selanjutnya alokasi subsidi akan dialihkan pada sektor lain yang produktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Diharapkan dapat dipahami oleh masyarakat,” katanya.

()

(Eka)