Jakarta, Aktual.com — Ketua Komisi VII DPR RI, Kardaya Warnika menegaskan bahwa tidak sepatutnya kerugian suatu BUMN yang diakibatkan oleh penugasan Pemerintah kemudian dibebankan ke rakyat. Dikatakannya, untuk merugi sebenarnya sudah ada mekanisme khusus yang bisa dilakukan Pemerintah.
“Begini, masalah untuk BUMN. Kalau merugi ada mekanismenya. Misalnya dengan penugasan atau yang biasa disebut Public Service Obligation (PSO). Jadi dengan menugasi itu bisa merugi,” jelas Kardaya di Jakarta, Senin (21/9).
Ia melanjutkan, nantinya kerugian tersebut bisa ditutupi dengan subsidi, bukan dengan cara membebani rakyat seperti yang dilakukan pemerintah saat ini.
“Nanti penggantiannya itu, dalam keuangan negara itu dengan subsidi. Tapi kalo kerugian BUMN lalu ditutupi dengan membebankan kepada rakyat, rakyat harus menanggung dengan membayar harga yang lebih tinggi, bukan begitu, itu keliru,” tutupnya.
Seperti diberitakan sebelumnya harga minyak dunia yang saat ini di kisaran USD45/barel, sudah semestinya membuat Pertamina menurunkan harga jual Premium (RON 88). Namun nyatanya saat ini harga premium di Jawa Rp7.400/liter Pertamina masih mengaku rugi.
“Untuk diketahui dulu sejak 2015 awal sudah disebutkan oleh pemerintah juga oleh Pak Menteri ESDM (Sudirman Said), bahwa untuk jual premiun sampai rugi Rp 12 triliun, sampai hari ini Rp 15,2 triliun,” ujar Coorporate Secretary Wisnuntoro dalam acara diskusi energi di Jakarta, ditulis Senin (21/9).
Menurut Wisnuntoro, harga keekonomian Premium adalah Rp 7.700 hingga 7.800 per liter, bukan Rp 7.400 per liter seperti yang jual Pertamina saat ini.
Selain itu kata Wisnuntoro melorotnya nilai tukar rupiah menjadi salah satu penyebab membengkaknya kerugian Pertamina.
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
