Jakarta, Aktual.com – PT Pertamina (Persero) bersikap pasrah atas prilaku ‘curang’ yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) dalam tender penyediaan Independent Power Producer (IPP) proyek PLTGU Jawa I di Muara Tawar, Bekasi.
Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Dwi Sutjipto menyampaikan kepasrahannya dan kondisi saat ini Pertamina hanya berupaya menjadi peserta lelang yang baik dan mengikuti ketentuan PLN.
“Kita schedule nya PLN yang ngatur penyelenggaraan, Pertamina ngikutin ketentuan PLN aja,” kata Dwi di Jakarta dengan nada pesimis, Selasa (19/7).
Untuk diketahui berdasarkan Request For Proposal (RFP) dari PLN yang dibuat oleh konsultan Ernst & Young sebagai kuasa PLN untuk melelang pekerjaan PLTGU Jawa, dengan rencana titik serah listrik bisa dilakukan di dua titik, yaitu Muara Tawar dan Cibatu Baru (dekat dengan Cilamaya).
Menurut Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman dipilihnya dua titik serah itu karena mempertimbangkan efisiensi pembangunan PLTGU.
“Peluang lokasi ini ternyata sangat menguntungkan bagi konsorsium Pertamina untuk membangun PLTGU-nya melalui Cilamaya, sedangkan bagi peserta yang lain bisa membangun PLTGU tersebut di dekat Muara Tawar harus dengan cara mereklamasi pantai Muara Tawar,” ujar Yusri
Kenyataan inilah membuat peserta lain tidak akan bisa bersaing dengan Pertamina yang tentu saja akan jauh lebih murah dan lebih cepat membangunnya dibandingkan peserta yang lain.
“Pertamina akan mampu menyelesaikan CoD (commerce operation date) pada tahun 2019 atau bahkan bisa lebih cepat dari jadwal proyek, sementara pesaing yang lain seperti konsorsium Mitsubishi dan Rukun Raharja, Adaro dan Sembcorp, Medco dan Nebras serta lainnya baru mampu status komersialnya/COD paling cepat tahun 2020 dengan biaya yang jauh lebih mahal,” ungkap Yusri.
Keunggulan Pertamina inilah yang kemudian ditakuti oleh peserta lain sebagai kompetitornya, sehingga mereka melakukan segala cara yang tidak etis dengan memperalat Kementerian BUMN. Melalui salah seorang komisarisnya, memaksa Pertamina untuk mundur dari kesertaannya dalam proyek ini.
“Adapun operasi yang dilakukan untuk menekan direksi Pertamina dimulai dengan adanya perintah lisan dari salah satu anggota Komisaris Pertamina, agar Pertamina tidak usah terlibat di bisnis power, sehingga harus mundur dari peserta tender PLTGU Java 1,” ungkapnya.
Anehnya sang komisaris tersebut menyatakan perintah itu atas arahan Menteri BUMN. Padahal Pertamina melalui keputusan BoD (Board of Director ) sudah memutuskan untuk tetap maju tender Jawa 1.
Tak berhenti disitu, upaya untuk mencekal Pertamina pun dilakukan lewat jalur PLN melalui revisi RFP ditengah jalan dengan tidak memasukkan LNG suplai sebagai kewajiban pemenang tender IPP yang dikenal dengan istilah “lockin”, tetapi energi primer gas disediakan oleh PLN dan sudah dapat jaminan suplai LNG dari Tangguh.
“Lucunya kebijakan PLN sebagai BUMN adalah untuk menutup peluang Pertamina yang bisa lebih murah menawar dalam tender PLTGU ini. Padahal kesiapan Pertamina dalam tender PLTGU Jawa 1 sangat baik untuk kepentingan korporasi dan PLN lebih murah membeli listriknya dan tentu rakyat juga yang akan diuntungkan akibat efisiensi ini,” jelasnya.
Selain sudah memiliki tanah, lanjutnya, Pertamina juga ada jaminan suplai LNG yang lebih murah. Sehingga tanah milik Pertamina di Cilamaya sangat strategis untuk menjadi tempat membangun PLTGU IPP nya.
“Tidak perlu melakukan reklamasi laut di Muara Tawar, dan pekerjaan reklamasi laut di Muara Tawar itu selain akan menambah biaya juga akan memperlambat waktu COD selama setahun,” terang Yusri.
Dia melihat sangat jelas bahwa tender yang dilakukan oleh pihak PLN, terindikasi diintervensi kekuatan cukong, yang akan membuat harga investasi dan harga beli listrik oleh PLN akan semakin mahal dan rakyat akan menjadi korban membayar tarif listrik per Kwh menjadi lebih tinggi
“Contohnya hal yang dialami PT Bukit Asam, PLN menolak kabel HVDC agar PLTU mulut tambang PTBA tidak jadi, tentu yang bangun adalah pihak tertentu di Jawa. PLN bahkan berani menolak RUPTL. Saya sangat prihatin atas kentalnya intervensi kekuasaan dalam program listrik 35.000 MW yang akan berpotensi mangkrak, sehingga Presiden Jokowi harus segera turun tangan membenahi kekisruhan ini agar publik bisa percaya bahwa program ini bukan hanya program bagi hasil sesama pendukung presiden atas balas jasa pada saat Pilpres 2014 dan persiapan Pilpres 2019,” pungkasnya.
(Dadang Sah)
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Arbie Marwan
