Jakarta, Aktual.com – Pengamat politik Universitas Andalas Arifki Chaniago mengaku heran atas keraguan peneliti ABC Riset & Consulting, Erizal yang mempertanyakan elektabilitas Paslon Cagub Sumatera Barat (Sumbar) Mulyadi-Ali Mukhni yang unggul berdasarkan survei Poltracking pada Pilkada Sumbar 2020.
Menurut dia, pandangan Efrizal terhadap hasil survei tersebut tidak lagi objektif lantaran posisinya sebagai peneliti sekaligus politisi. Terlebih ia terlibat langsung dengan salah satu partai politik yang mendukung Nasrul Abit-Indra Catri.
“Erizal merupakan politisi, lebih tepatnya seorang sekretaris partai politik, sangat tidak layak disebut sebagai seorang peneliti. Dipastikan jika ia seorang politisi, maka jelas penelitian nya menjadi tidak netral,” kata Arifki Chaniago dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/11).
Lebih lanjut ia mempertanyakan tiga alasan Erizal yang meragukan hasil survei Poltracking, sudah dipastikan mengada-ngada, tanpa kajian ilmiah yang jelas sebagai pembanding.
“Pertama, Erizal meragukan 3,7 persen masyarakat Sumbar yang belum mempunyai pilihan. Padahal kita semua mengetahui jika kampanye tinggal 1 bulan lagi. Semua Paslon dan timnya dipastikan sudah bergerak ke seluruh pelosok daerah mengenai terkait Pilkada 2020 ini.
Kedua, Erizal meragukan elektabilitas Mulyadi-Ali dan hanya memperkirakan dikisaran 30 persen. Sekali lagi, Erizal hanya menduga-duga saja, tanpa ada riset ilmiah untuk dikaji oleh Erizal sendiri.
Ketiga, mengenai popularitas Nasrul Abit yang tinggi dan tidak sebanding dengan Elektabilitasnya yang rendah. Masyarakat lebih tahu dan merasakan apa yang telah dilakukan oleh Nasrul Abit sejauh ini selama menjadi Wagub Sumbar.
“Jadi wajar masyarakat tidak mau lagi menjadikan Nasrul Abit sebagai pemimpin mereka.” ungkap Arifki
Langkah Erizal mempertanyakan hasil lembaga survei lembaga lain tak elok dalam politik. Melihat posisinya sebagai politisi seharusnya fokus saja agar kandidat yang diusung oleh partainya menang.
“Biar soal survei dan analisis tentang politik di Sumatera Barat diserahkan kepada pihak yang tidak bagian dari pengurus parpol” tutup Arifki.
Artikel ini ditulis oleh:
Tino Oktaviano
