Jakarta, Aktual.co — Kapolri Jendral Sutarman menyatakan pertemuan dengan Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dakhiri,  hanya membahas soal kebijakan Kementrian dari aspek tugas pokok Polri, yakni menjaga keamanan wilayah dan penegakan hukum.
“Kita harus mendukung semua kebijakan bapak mentri ini untuk menertibkan berbagai penyimpangan di PJTKI, termasuk beliau sidak kemarin itu kan penyimpangan. Kalau ada pelanggaran hukum, itulah nanti kita selesaikan sehingga kita bisa melindunggi TKI kita,” ujar Sutarman usai bertemu Hanif Dakhiri di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (6/11).
Perlindungan itu, lanjut Sutarman, tak hanya para tenaga kerja di dalam negeri maupun di luar negeri. Namun, kata dia, Polri pun juga harus bisa menertibkan tenaga kerja asing yang ada dalam negeri.
“Maksudnya tenaga asing yang ada dalam negeri ini. Untuk bersama-sama dengan beliau (mentri) kita sama-sama mendukung kebijakan bapak mentri,” jelasnya.
Bekas Kabareskrim itu menambahkan, jadi pertemuan itu guna menjalin kerjasama dalam hal apapun karena sifat tugas pokok Polri adalah keamanan dan ketertiban (Kamtibnas) serta melaksanakan penegakan hukum, pengayoman dan perlindungan terhadap masyarakat.
“Oleh karenanya apapun yang dibutuhkan oleh Bapak Mentri kami siap akan mendukung dari aspek tugas kepolisian. Saya bilang sama Pak Mentri tadi, saya hanya punyanya tenaga. Tenaga pengaman, penegak hukum jadi kita siap untuk itu,” tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri melakukan inspeksi mendadak di Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) Elkari Makmur Sentosa yang terletak di Jalan Asem Baris Raya, Gang Z, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (5/11). Dalam sidak itu, Menaker menemukan sejumlah pelanggaran di antara lain tempat tidur dan kamar para TKI yang tidak layak dan penampungan yang tertutup.

()

(Nebby)