Jakarta, Aktual.com – Pertemuan antara pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk membahas ihwal pengadaan tanah RS Sumber Waras, kemungkinan digelar pada akhir bulan ini.
Menurut Ketua KPK, Agus Rahardjo, pertemuan terkait pengadaan tanah seluas 3,6 hektar itu tidak bisa dilaksanakana dalam waktu dekat lantaran padatnya jadwal pimpinan KPK.
“Kami belum bertemu dengan BPK, kemungkinan akhir tahun ini. Saya kasih clue ya, sore ini saya berangkat ke Pekanbaru, kemudian Minggunya kita tandatanngan MOU dengan Arab Saudi. Jadi bertemu dengan BPK bisa jadi paling cepat dua minggu yang akan datang,” ungkap Agus, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/12).
Meski demikian, kembali ditegaskan Agus, pihaknya akan kembali melanjutkan penyelidikan dugaan korupsi dalam pengadaan tanah senilai lebih dari Rp 700 miliar, setelah BPK menyerahkan data dan informasi terbaru.
Bahkan, kata Agus, bukan tidak mungkin bilamana data dan informasi itu telah dikantongi, tim penyelidikan akan kembali meminta keterangan Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
“Belum (akan memanggil Ahok). Kami kan masih menunggu informasi dari BPK, karena kan katanya ada info dan data baru mengenai pengadaan tanah-tanah yang lain. Misalkan Cengkareng dan Sumber Waras,” jelasnya.
KPK sendiri, sambung Agus, ingin serius mendalami temuan-temuan baru yang didapat BPK. Bukan hanya soal pengadaan tanah RS Sumber Waras, melainkan juga tentang proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta.
Pasalnya menurut Agus, BPK juga menemukan kejanggalan dalam proyek reklamasi, khususnya mengenai tambahan kontribusi pengembang reklamasi.
“Jadi kami ingin menggali data dan informasi itu. Kemudian kami ingin menggali informasi dari mereka soal proyek-proyek off budget,” tutupnya.
(Zhacky Kusumo)
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
