Jakarta, Aktual.com – Presiden Joko Widodo hanya mematok pertumbuhan ekonomi di 2018 sebesar 5,4 persen. Padahal Jokowi sendiri saat kampanye menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen sementara pemerintah Jokowi tinggal dua tahun lagi. Angka tersebut dianggap banyak pihak tak akan tercapai jika taka da terobosan kebijakan penting bagi pemerintah.
Tapi bagi Menteri Perekonomian era Presiden Gus Dur, Rizal Ramli jika pemerintah serius dan mau mengubah kebijakan ekonominya maka dalam dua tahun bisa digenjot perekonomian nasional mencapai 6,5 persen.
Bahkan kebijakan pemerintah terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani sangat kontra produktif di saat perekonomian itu tengah melambat, yaitu dengan melakukan kebijakan yang ketat. Dengan begitu tentu saja ekonomi nasional menjadi kian berat.
“Padahal di negara lain di Eropa, China dan lainnya kala ekonomi melambat justru perlu dipompa dan dilonggrakan. Misalnya, ekonomi lagi susah jangan kejar pajak dulu. Nanti kalau ekonomi bergeliat juga pajak itu bisa naik dengan sendirinya,” kata Rizal di Jakarta, ditulis Senin (28/8).
Maka dari itu, dirinya pun menegaskan, kalau untuk mengubah perekonomian dari 5 persen ke 6,5 persen dalam waktu kurang dari 2 tahun sangat mungkin dilakukan. “Tetapi tidak boleh menggunakan pakem ekonomi neoliberal. Tidak boleh menggunakan obat dari Bank Dunia,” tegas dia.
Caranya, kata dia, harus dipompa perekonomian ini, tapi bukan dipompa dengan anggaran. Melainkan dipompa dengan skema Build Operate Transfer (BOT) dan Build Own Operate (BOO), dipompa dengan revaluasi asset, juga dipompa dengan sekuritisasi asset, sehingga ada mesin pertumbuhan yang lain di luar APBN, terutama di luar Jawa.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
