Bekasi, Aktual.com – PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tbk bekerja sama dengan Bank Mandiri memasok kebutuhan listrik bagi usaha lahan tambak seluas 830 hektare di Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
“Dari delapan petambak yang telah mengajukan kebutuhan listrik kepada PLN, lima di antaranya telah teraliri listrik, sedangkan tiga lainnya masih dalam proses pemasangan instalasi,” kata Manajer PLN area Bekasi Reny Wahyu Setiawan di Bekasi, Minggu (5/11).
Menurut dia, lahan tambak di lokasi itu merupakan program nasional revitalisasi lahan tambah yang digagas oleh Bank Mandiri, Perhutani dan PT Perikanan Indonesia (Persero).
PLN selaku operator penyedia pasokan listrik berperan dalam upaya memasok sirkulasi listrik pada kincir tambak untuk irigasi air serta instalasi lampu.
Dikatakan Reny, masing-masing petambak akan memperoleh jatah listrik sebesar 16.500 volt amphere (VA) untuk kegiatan usaha mereka.
“Pasokan listrik untuk lima petambak di antaranya sudah aktif. Untuk yang tiga lagi sedang menunggu kesiapan mereka terhadap komponen pendukung tambak,” katanya.
Dikatakan Reny, eletrifikasi lahan tambak itu merupakan tanggung jawab PLN bersama Bank Mandiri, namun pihaknya tetap berkoordinasi tentang teknis kebutuhan kepada petambak.
“Kalau urusan kami langsung kepada Bank Mandiri, tapi tetap berkoordinasi dengan masing-masing petambak di sana,” katanya.
Reny menambahkan, pasokan listrik ke lahan tambak Muaragembong itu akan dialokasikan pihaknya dari cadangan daya yang dimiliki PLN Area Bekasi sekitar 400 megawatt.
“Bila dikalkulasikan, rata-rata per kecamatan butuh pasokan 1 mega watt, sehingga besaran cadangan daya kami sangat aman bagi kebutuhan masyarakat di Kota dan Kabupaten Bekasi, termasuk lahan tambak di Muaragembong,” katanya.
Cadangan daya itu terkoneksi dengan PLTGU Muara Tawar di Kabupaten Bekasi, PLTA Cirata di Bandung, PLTA Jatiluhur di Purwakarta dan sekitarnya.
Kegiatan elektrifikasi lahan tambak Muaragembong juga didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian PUPR, dan Kementerian BUMN dan mendapat kunjungan langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo baru-baru ini di Muaragembong.
Proses revitalisasi dimulai dengan pengolahan lahan tambak dan pengadaan bibit udang yang dibantu Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) KKP.
Sedangkan untuk penerbitan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) dibantu langsung oleh KLHK, dengan syarat petambak harus menanam mangrove di lahan tersebut.
Pelaksanaan lahan tambak ini menggunakan pendekatan dengan model community development dengan beberapa elemen pendukung.
Dalam hal ini misalnya infrastruktur dan penunjang tambang, sosiokultural, kelembagaan, pendampingan dan off-taker, pembiayaan petambak, peningkatan program kapabilitas, teknologi modernisasi tambak, dan pengawasan program konservasi mangrove.
Untuk mendukung para petambak, akan ada sejumlah sarana yang akan dibangun, seperti tempat penampungan hasil tambak, darmaga kapal, alat pembuat es, kincir air, pompa air, sumur bor air tawar, jaringan listrik, akses jalan, dan menara pantau.
ANT
