Jakarta, Aktual.com – Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pemerintah menargetkan terjadinya surplus produksi beras.
Menurut Direktur Perencana Direktorat Pangan dan Pertanian Kementerian PPN/Bappenas, Noor Avianto, pemerintah memiliki kebijakan tentang produksi pangan dalam lima tahun ke depan.
“Untuk itu, dalam rangka meggenjot produksi pangan dan pertanian yang berkelanjutan, pemerintah akan terus meningkatkan tanaman pangan padi agar bisa mencapai surplus beras,” jelas Avianto di Jakarta, ditulis Senin (31/10).
Saat ini, sektor pertanian nasional sendiri masih menggantungkan pada komoditas beras. Namun dengan produktivitas padi yang belum tinggi, pada akhirnya akan menjadi ancaman besar untuk mewujudkan hak atas pangan.
“Karena yang ada, pasar kita yang besar itu pada akhirnya akan dikuasai oleh negara produsen pangan lain,” tegas dia
Kondisi produktivitas pangan Indonesia sendiri dalam catatan Bappenas masih belum stabil. Data produktivitas padi, pertumbuhannya kecil hanya mencapai 0-4 persen.
Padahal, jika kondisinya tetap seperti itu, kata dia, di saat bersamaan dengan jumlah penduduk yang meningkat, dan penduduk kelas menengah juga meningkat, telah membuat struktur pangan dengan sendirinya mengalami perubahan.
“Makanya pemerintah memfokuskan jagung untuk memenuhi keragaman pangan lokal, mengamankan kecukupan kebutuhan kedelai untuk konsumsi produsen tahu dan tempe, serta memfokuskan pemenuhan konsumsi rumah tangga terkait gula, daging sapi dan garam,” papar dia.
Pengamat pangan, Khudori menegaskan, saat ini telah terjadi reduksi keanekaragaman hayati. Sehingga petani Indonesia sangat tergantung pada bahan baku impor, seperti paket teknologi, benih, pupuk, pestisida, yang datang dari luar negeri.
“Kondisi ini mebuat terjadinya kerentanan sistem pertanian di negara berkembang, termasuk di Indonesia,” jelas dia.
Khudori menyebutkan sejumlah faktor penyebab kecenderungan negatif tersebut. Misalnya, saat ini pangan hanya berfokus pada sedikit spesies ternak.
Sehingga yang terjadi, kini petani semakin terpinggirkan jauh dari ladang dan tanah garapnya. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan jika menginginkan kemandirian pangan yang mampu menciptakan ketahanan pangan, maka harus memprioritaskan pembangunan sektor pertanian yang berkelanjutan.
“Program pertanian berkelanjutan sudah semestinya menjadi tujuan jangka panjang dan menengah nasional. Hal ini penting untuk terus mensinergikan program dan kegiatan yang mendorong kemandirian petani,” tandasnya.
(Busthomi)
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
