Jakarta, Aktual.co — PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) mengklaim sudah membangun 6.000 kilometer jaringan gas bumi dari Sabang sampai Merauke. Direktur Utama PGN, Hendi Priyo Santoso mengungkapkan, PGN yang berdiri separuh abad telah berperan penting untuk melengkapi kota cerdas di Indonesia dengan jaringan infrastruktur gas bumi, baik lewat pipa, non pipa dan sebagainya. Sasarannya adalah rumah tangga, sarana transportasi, pengusaha kecil dan menengah serta industri.
“Dalam rancangan cetak biru (blue print) PGN, kami ingin bersinergi dengan kota-kota cerdas ini. Membangun jaringan infrastruktur gas bumi ke daerah remote sampai pedesaan dan berujung ke sentra produksi di Indonesia,” kata Hendi di Jakarta, Selasa (24/3).
Hendi mengatakan, dengan sinergi tersebut, rencana pembangunan kota cerdas yang dipadukan dengan infrastruktur gas bumi, sebuah kota akan menjadi lebih efisien, cepat, ramah lingkungan. “Sudah 6.000 Kilometer (KM) jaringan infrastruktur gas bumi lewat pipa dan non pipa kita bangun selama 50 tahun. Kita operasikan 2 FSRU di Lampung dan Jawa Barat. Punya 6 lapangan gas, dan 3 di antaranya sudah berproduksi dan 3 unit usaha akan menjadi garda terdepan dalam rangka mempercepat konversi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG),” ugkapnya.
Sementara itu, sebelumnya Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika mendesak Pemerintah untuk dapat mendorong PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) agar dapat segera menggerakan jaringan gas bagi rumah tangga ke seluruh wilayah di tanah air secara merata. “Agar seperti di negara-negara lain, seperti Bangladesh, Pakistan, apalagi Iran yang sudah dari dulu. Bahkan, Italia dan Prancis saja yang hampir sama sekali tidak punya gas itu sampai berupaya impor untuk (menyalurkan ke) rumah tangga,” kata Kardaya.
Menurutnya, hal itu yang harus di pikirkan oleh Pemerintah ke depannya. Sehingga tidak melulu membiarkan kinerja PGN yang dinilai masih tidak terasa manfaatnya. “Jadi jangan kalau PGN-nya tidak mau itu dibiarkan saja. Itu kalaupun bagi PGN keuntungannya tidak besar, tetapi kalau itu untuk kepentingan negara dan rakyat, dan keuntungannya bagi negara sangat-sangat besar yah kenapa tidak?,” ungkapnya.
Bahkan, Kardaya menuding malasnya PGN menggerakan jaringan gas rumah tangga tersebut juga disebabkan oleh dikuasainya 47 persen saham BUMN itu oleh publik. “Itu yang harus dipikirkan. Meskinya meskipun dimiliki oleh publik, yang namanya keputusan itu di saham terbesar. Saham terbesarnya sekarang kan masih dimiliki negara. Dirutnya aja ditentukan oleh pemerintah kok,” tutupnya.
Artikel ini ditulis oleh:
