Jakarta, Aktual.co — PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) melaksanakan penandatanganan Head of Agreement (HoA) dengan PT Millenium Power (PT Millenium) tentang Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG). PT Millenium Power merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembangkit listrik.
“Penggunaan gas bumi yang terbukti lebih ramah lingkungan, efisien dan aman, pembangkit listrik yang dioperasikan oleh PT Millenium diharapkan akan semakin kompetitif dan memberikan nilai tambah yang optimal bagi perekonomian Indonesia,” ujar Direktur Utama Perusahaan Gas Negara Hendi Prio Santoso, di Jakarta, Jumat (3/4).
PGN, lanjutnya, menyambut gembira kerjasama dengan PT Millenium Power untuk memasok gas bumi bagi kebutuhan pembangkit listrik. PGN berharap pemanfaatan gas bumi ini akan semakin memperkuat kemandirian energi nasional guna mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.
Sesuai PJBG, Perusahaan Gas Negara (PGN) akan mulai menyalurkan gas bumi ke pembangkit listrik milik PT Millenium Power pada triwulan I tahun 2017 hingga akhir tahun 2024. Penyaluran gas bumi dilakukan secara bertahap dengan total kebutuhan gas sebesar 591 BBTUD.
“Untuk meningkatkan efisiensi dan memperkuat daya saing ekonomi nasional, Perusahaan Gas Negara akan terus bersinergi dengan para stakeholders dan pelaku usaha lain dalam meningkatkan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri,” pungkasnya.
Seperti diketahui, dengan pengalaman PGN selama 50 tahun membangun infrastruktur dan mendistribusikan gas bumi, Perusahaan Gas Negara telah membuktikan bahwa gas bumi mampu menjadi energi alternatif yang akan memberikan manfaat lebih besar bagi perekonomian dan kesejahteraan Indonesia.
Kemajuan pembangunan infrastruktur ini disebut Dirut PGN Hendi Prio Santoso karena calo gas tak ada di lingkungan dan pengelolaan bisnis PGN. Seluruh pembangunan infrastruktur disesuaikan dengan kebutuhan industri dan sektor transportasi. Apalagi masih menurutnya, korupsi tak ditolerir sedikit pun dalam organisasi PGN melalui penguatan nilai-nilai dan budaya perusahaan. Sehingga gerak laju PGN dapat menghasilkan kinerja dan performa terbaiknya,dengan biaya yang efisien. Hal ini sejalan dengan roadmap pemberantasan korupsi 2012-2023 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dimana sektor pangan, energi dan pajak menjadi prioritas nya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
