Mataram, Aktual.com-Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Nusa Tenggara Barat H Alim Rahim mengaku setuju wacana moratorium ujian nasional (UN).
“PGRI menyambut baik dan setuju dengan keputusan Menteri Pendidikan untuk menghapus UN,” kata Ali Rahim di Mataram, Selasa (29/11).
Ia menjelaskan, selama ini anggaran Rp500 miliar yang dialokasikan untuk UN hanya membuang uang negara. Sehingga, ia menilai lebih baik anggaran sebesar itu dialihkan untuk peningkatan mutu pendidikan dan kualitas guru, seperti melakukan pemetaan mutu pendidikan.
“Jika pemerintah pusat ingin melakukan pemetaan mutu pendidikan dapat dilakukan dengan tes diagonistik atau tes kesulitan belajar, untuk memetakan mutu pendidikan yang diterima oleh siswa melalui penerapan materi yang diterima oleh gurunya sendiri,” jelasnya.
Menurut dia, hal ini sejalan dengan undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Sehingga, kata dia, sudah saatnya pemerintah pusat menyerahkan pelaksanaan tes siswa kepada pemerintah daerah melalui pihak sekolah, sebagai penentu kebijakan. Karena kepala sekolah yang lebih tahu.
“Tidak ada UN akan tambah bagus, tidak merepotkan semua orang, tidak ada lawan, tidak ada kecurigaan, lebih baik diserahkan pada sekolah sehingga lebih aman dan terjangkau,” katanya., Namun demikian, lanjutnya, kalau masalah standard nasional itu melalui ujian diagonistik. Sehingga sekolah yang mengadakan ujian sekolah Ali Rahim, mengatakan di luar negeri seperti Amerika Serikat dan Australia tidak ada UN, bahkan mereka membuat kurikulum sendiri, yang diisi dengan kearifan lokal.
“Tidak seperti di Indonesia, negara berkembang yang selalu uji coba uji coba saja,” ujarnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
