Jakarta, Aktual.com — Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terkait keputusan beberapa perusahaan besar menutup pabriknya di Indonesia semakin ramai diberitakan akhir-akhir ini. Sejumlah pabrik perusahaan seperti Toshiba, Panasonic, Ford dan Chevron menyatakan berencana menutup pabrik dan mengurangi karyawannya.
Anggota DPR dari Partai Golkar, Muhammad Sarmuji mengungkapkan, penutupan beberapa perusahaan besar tentu hal ini akan memberi dampak yang luar biasa bagi Indonesia. Yang paling nyata terjadi PHK terhadap ribuan tenaga kerja.
Sarmuji menyebutkan, kejadian PHK ini tentu mengagetkan publik ditengah upaya pemerintahan Jokowi-JK mendorong peningkatan ekonomi secara nasional lewat berbagai paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan.
“Ini menarik, bulan lalu Jokowi-JK mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid 9, dengan harapan tentunya untuk mendorong peningkatan ekonomi secara nasional, tetapi justru kemudian disambut oleh tutupnya beberapa perusahaan besar yang berefek pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Ini menarik untuk dikaji lebih dalam,” papar Sarmuji di diskusi PHK dan Perekonomian Kita di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/2).
Sarmuji mengungkapkan, kejadian PHK ini mesti menjadi perhatian pemerintah dalam konteks melihat paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan apakah memang tidak efektif atau justru ada yang salah dalam kebijakan tersebut.
“Ini yang mesti dievaluasi oleh pemerintah, jangan sampai paket kebijakan yang dikeluarkan beberapa waktu yang lalu tidak berjalan efektif atau justru tidak tepat sasaran,” ungkapnya.
Menurutnya, dengan terjadinya beberapa kasus PHK akhir-akhir ini, mestinya pemerintah melakukan cek ke bawah apakah paket kebijakan ekonomi ini sudah diimplementasikan atau justru di lapangan ada kendala-kendala yang dihadapi. Misalnya proses deregulasi dari kebijakan tersebut apakah sudah berjalan dengan baik.
“Saya yakin di lapangan jauh dari target, jangan sampai kebijakan ekonomi Jokowi-JK hanya efektif di sisi kebijakan, tetapi tidak efektif di sisi implementasi, perlu segera pemerintah melakukan cek ke bawah, ” tuturnya
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
