Jakarta, Aktual.com — Presiden RI, Joko Widodo untuk pertama kalinya menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Paripurna Bersama DPR dan DPD RI di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Jumat (14/8).
Pada hari itu, Presiden Joko Widodo tidak hanya satu kali menyampaikan pidato, tapi tiga kali pidato dalam sidang paripurna yang berbeda tapi di tempat yang sama.
Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menilai, Presiden Joko Widodo menyampaikan tiga kali pidato resmi dalam sehari pada forum sidang paripurna di gedung parlemen adalah yang pertama kalinya dalam sejarah Indonesia.
“Presiden menyampaikan tiga pidato penting dalam sehari di gedung parlemen adalah suatu momen yang belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia,” kata Fahri Hamzah di sela Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2015 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (14/8).
Pertama, Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara menyampaikan pidato kenegaraan mengenai kinerja lembaga-lembaga tinggi negara dalam Sidang Paripurna Tahunan MPR RI, mulai pukul 08.00 WIB.
Kedua, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke-70 dalam Sidang Paripurna Bersama DPR RI dan DPD RI, mulai pukul 10.30 WIB.
Ketiga, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan yakni pengantar atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2016, sekaligus menyerahkan Nota Keuangan serta dokumen pendukungnya.
“Pidato yang ketiga ini lebih konkrit, karena memiliki proyeksi dan prediksi tentang apa yang ingin dicapai melalui APBN yang direncanakan untuk 2016,” kata Fahri.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar sehingga di usianya ke-70 seharusnya telah menjadi bangsa yang matang dan kokoh.
“Indonesia adalah negara demokrasi nomor tiga di dunia setelah Amerika Serikat dan India. Sebagai bangsa yang besar seharusnya Indonesia bisa lebih berperan di dunia internasional,” kata Anggota DPR RI asal daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) ini.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaeni menilai, pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden Joko Widodo bagus dan patut diapresiasi.
“Pidato Presiden Jokowi bagus, paling tidak beliau jujur mengangkat permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia setelah 70 tahun merdeka,” kata Jazuli, di Gedung MPR/DPR/DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8).
Menurut Jazuli, Presiden Joko Widodo dalam pidatonya antara lain menekankan pentingnya penguatan karakter bangsa, etika, nilai agama, serta budaya.
Namun, sebagian besar isi pidato Presiden Joko Widodo, di mata Jazuli, masih bicara pada tataran rencana-rencana, bahkan pada beberapa bagian laginnya hanya sekadar keprihatinan terhadap suatu persoalan.
“Padahal yang terpenting adalah implementasinya, apalagi dihadapkan pada realitas kondisi ekonomi yang terpuruk saat ini,” kata anggota Komisi III DPR RI ini.
Jazuli juga berpandangan, rakyat Indonesia saat ini tidak perlu lagi janji-janji dan wacana, tetapi rakyat butuh bukti nyata dari kebijakan pemerintah yang konkret dan menyelesaikan berbagai persoalan rakyat.
Menurutnya, rakyat Indonesia saat ini menunggu kebijakan Pemerintah yang efektif mengatasi perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional yang berdampak pada naiknya harga bahan kebutuhan pokok serta menurunnya daya beli masyarakat.
Ia menilai, konsep Nawacita, Trisakti, Revolusi Mental, yang digemakan Presiden Joko Widodo dan pemerintahannya adalah konsep yang bagus tapim akan lebih bagus jika konsep tersebut dituangkan mulai dari rencana hingga kebijakan pemerintahan yang implementatif, terarah, dan terukur.
Jazuli berharap Kabinet Kerja yang membantu Presiden Joko Widodo dapat menggagas konsep-konsep tersebut dan menuangkannya dalam kebijakan yang komprehensif, baik untuk janga pendek, menengah, maupun jangka panjang.
“Kebijakan jangka pendek, misalnya menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat,” katanya.
Jazuli juga berharap, kinerja pemerintahan dapat berjalan lebih baik setelah dilakukannya reshuffle kabinet.
Dengan direshufflenya, tiga dari empat menteri koordinator, dia berharap, koordinasi kerja di antara menteri-menteri teknis di Kabinet Kerja dapat berjalan lebih baik sehingga berdampak pada kinerja pemerintahan yang labih baik.
Belum Rinci Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Ahmadi Noor Supit memberikan pandangan terhadap pidato Presiden Joko Widodo perihal pengantar RUU APBN 2016 dan Nota Keuangan pada Sidang Paripurna Pembukaan Masa Sidang I DPR RI tahun 2015-2016 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (14/8).
Menurut dia, pidato yang disampaikan Presiden Joko Widodo belum rinci dan belum merinci program prioritas yang akan dijalankan pada tahun anggaran 2016.
“Pidato Presiden pada pengantar RUU APBN biasanya merinci bidang yang diprioritaskan pada tahun berikutnya,” kata Supit.
Politisi Partai Golkar ini mencontohkan, di bidang pajak yang diklaim akan tumbuh 5,1 persen, tapi tidak dipaparkan bagian mana yang bakal mengalami pertumbuhan.
“Biasanya tiap tahun pertumbuhannya 10 persen untuk penerimaan di bidang pajak, meskipun realisasi pajak pada tahun anggaran 2015 tampaknya tidak tercapai,” katanya.
Supit juga mengkritisi Pemerintah yang menetapkan angka inflasi pada 2015 sebesar 4,7 persen yang dinilainya terlalu optimistis.
Padahal, kata dia, jika melihat kondisi saat ini, inflasi sudah berkisar pada angka 5-6 persen.
“Saya memperkirakan pada akhir tahun, angka inflasi bisa mencapai tujuh persen,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Heri Gunawan menilai pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo yang pertama kali disampaikannya ini belum ada hal yang spesial.
Pemerintahan yang baru berusia 10 bulan ini, dinilainya, masih banyak rencana dibandingkan karya nyata.
Politisi Partai Gerindra ini mencontohkan, Presiden Joko Widodo dalam pidatonya mengatakan akan meningkatkan kekompakan di antara lembaga-lembaga negara sebagai wujud dari konsep Trisakti, meskipun realitasnya masih ada komunikasi di antara lembaga negara yang belum efektif.
Heri juga menilai, Pemerintah belum memberi saluran pembiayaan yang besar bagi tumbuhnya start-up.
“Saat ini, banyak anak muda dengan start-up-nya yang luar biasa, tapi masih sulit mendapat fasilitas pembiayaan. Karena itu, banyak start-up Indonesia yang punya ide cemerlang tapi sulit bersaing,” katanya.
Pandangan yang optimistis justru disampaikan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Vena Melinda bahwa pemerintahan saat ini telah memperhatikan sektor pendidikan dengan baik.
Ia mencontohkan, Pemerintah telah memberikan subsidi langsung kepada pelajar dari keluarga kurang mampu, di antaranya melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP).
“Pelaksanaan subsidi melalui KIP ini harus tetap diawasi dan dievaluasi. Saya pikir akan sangat baik jika nantinya ada kartu serupa untuk pendidikan tinggi,” katanya.
Menurut Venna, anak-anak yang lahir dan tumbuh saat ini akan menjadi generasi emas saat Indonesia mengalami bonus demografi pada 2030.
“Penduduk Indonesia sebagian adalah anak muda. Jadi, saya harapkan generasi emas Indonesia bisa dididik dari sekarang,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, anggota Komisi X DPR RI ini juga berharap Pemerintah dapat mengambil momentum Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-70 untuk lebih memperhatikan kesejahteraan anak Indonesia.
Komitmen kesejahteraan anak Indonesia ini, menurut Venna, akan berdampak sangat baik bagi masa depan bangsa dan negara Indonesia.
Semakin banyak anggota DPR RI memberikan tanggapan terhadap pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo, semakian banyak saran yang disampaikan. Semoga pemerintahan Presiden Joko Widodo dapat berjalan lebih baik.
Artikel ini ditulis oleh:
