Semarang, Aktual.co — Pakar politik Universitas Diponegoro Budi Setiyono menilai pidato Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputeri memakai istilah ‘petugas partai’ sebagai teguran kepada kebijakan Presiden Jokowi yang disorientasi terhadap konstitusi.
Menurut pihaknya, partai (PDIP) nampaknya kecewa denan kebijakan yang dimoninasi oleh kehendak aktor-aktor non partai. Nampak pula ada benturan kepentingan pragmatis, bukan perjuangan idiologis.
“Kesannya ada semacam disorientasi kebijakan yang kelihatannya sudah dianggap menabrak konstitusi,” kata dia kepada Aktual.co, di Semarang, Selasa (14/4).
Budi beralasan pidato yang disampaikan Megawati ke publik banyak menimbulkan multitafsir berbagai kecurigaan. Secara tersirat, pidatonya seperti memperlihatkan bahwa pencalonan Jokowi tempo hari tidak berkaitan dengan perjuangan idiologis, melainkan pragmatis. Hanya semata-mata untuk mendapat kekuasaan.
Dia melihat ada semacam dikotomi antara partai dengan kelompok pemodal yang tidak selaras dalam pola menejemen negara.
“Nah, kedua hal tersebut memperlihatkan Jokowi tidak memiliki posisi yang kuat sebagai Presiden. Yang kita takutkan, dia sebenarnya bukan hanya sekedar petugas partai, jauh daripada itu. Dia bisa jadi juga hanya petugas para sponsor atau investor politik yang membiayai dia pada saat Pilpres kemarin,” beber dia.
Dia mengatakan Jokowi secara ekonomi jelas bukan orang yang memiliki kekayaan cukup untuk membiayai ongkos Pilpres. Secara politik dia juga tidak punya partai. Sehingga dia memiliki ketergantungan yang luar biasa terhadap banyak pihak yang berjasa dalam meraih kekuasaan sekarang.
“Saya yakin, dia juga tidak akan berani menjawab teguran Megawati secara independen. Sebab mau tidak mau dia harus berkonsultasi atau minta izin terlebih dulu kepada pihak-pihak lain itu yang bisa jadi tidak setuju dengan pikiran Megawati,” ujarya.
Apabila kekecewaan Megawati berlanjut, kata dia, maka bukan tidak mungkin Jokowi akan dimakzulkan. Tanda-tanda ke arah sana kok nampak semakin jelas. Buktinya Megawati selama ini membiarkan statemen-statemen keras fungsionaris PDIP ke presiden dibiarkan membias.
Artikel ini ditulis oleh:
