Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (tengah) didampingi Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto (kanan) memberikan keterangan pers usai pertemuan membahas isu nasional terkini di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (24/10). Kedua pihak membahas masalah perlambatan ekonomi, dampak kebakaran hutan dan asap, pelaksanaan pilkada langsung, serta melaporkan hasil konferensi organisasi semigovernmental ICAPP yang diikuti Megawati di Tiongkok beberapa waktu lalu. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/pd/15

Jakarta, Aktual.com — Anggota DPR Bambang Haryo merasa lembaganya dilecehkan oleh Presiden Joko Widodo, lantaran Presiden lebih memilih ke luar negeri dari pada mebahas Rancangan Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016.

“Dengan mengabaikan pembahasan RAPBN, ini melecehkan DPR, kunjugan ke AS membahas facebook, microsift atau lebih kepada bahasan mengenai digital yang sesunggunya tidak begitu mendesak bagi kepentingan masyarakat,” ujar dia kepada Aktual.com, Minggu (25/10) di Jakarta.

Dia menilai, tidak ada poin penting dan mendesak bagi bangsa Indonesia dalam agenda kunjungan presiden tersebut. Ia menjelaskan, dalam trias politika seharusnya yang membahas RAPBN antara DPR bersama Presiden, bukan antara DPR dengan Menteri. Ia mencontohkan di negara AS atau negara lainnya tidak ada pembahasan RAPBN dilakukan oleh Menteri.

“Dalam trias politika, tidak ada pembahasan RAPBN dilakukan oleh Menteri, seharusnya Presiden stand by,” ujar dia.

Lebih lanjut dia meminta, agar Presiden untuk tidak melecehkan, merendahkan lembaga legislatif dan menganggap DPR hanya tukang stempel atas apa yang eksekutif inginkan.

“Memang DPR yang pro terhadap pemerintah dibawah KIH persentasinya jauh lebih besar dibanding KMP, dengan adanya PAN yang merapat ke KIH, maka secara persentase KIH diatas 60%. akan tetapi Presiden tidak boleh meremehkah DPR,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Dadangsah Dapunta
Nebby

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS