Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, saat menjadi saksi di sidang terdakwa bekas Ketua Komisi Pembangunan DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (5/9/2016). Selain Ahok, sidang kasus dugaan penerima suap percepatan pembahasan dan pengesahan Raperda Rencana Tata Ruang Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKSP) juga menghadirkan staf Gubernur Sunny Tanuwidjaja sebagai saksi.

Jakarta, Aktual.com – Sejak dideklarasikan pada tanggal 24 Agustus 2016 lalu, Rumah Amanah Rakyat (RAR) terus bergerak melakukan sosialisasi untuk memberikan pencerahan dan edukasi kepada warga DKI dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang.

Rumah Amanah Rakyat sebagai wadah warga korban penggusuran sebagaimana tujuannya aktif memberikan pencerahan pentingnya memilih pemimpin yang Pancasilais, jujur, bersih, tegas, cerdas dan beradab.

“Rumah Amanah Rakyat ke tengah-tengah masyarakat, ke kampus, ke rusun-rusun. Khusus di rumah susun kita petakan untuk mengantisipasi suara masyarakat dimanfaatkan atau disalahgunakan oleh salah satu calon,” tegas tokoh RAR, Ferdinand Hutahean, kepada Aktual.com, Senin (19/9).

Disampaikan, pemilik suara yang tinggal di rusun dan apartemen merupakan salah satu titik rawan yang bisa disalahgunakan oleh calon tertentu dalam Pilkada Serentak DKI Jakarta 2017 mendatang. Karena itu pula, semua pihak harus mengawal agar pelaksanaan Pilkada berlangsung jujur dan adil.

Hingga kini, diakui Ferdinand pihaknya belum mendapati laporan mengenai adanya kegiatan tertentu yang mengkhawatirkan. Namun bukan tidak mungkin dalam beberapa hari ke depan akan ada upaya massif dari salah satu calon untuk mendekati penghuni rusun dan apartemen.

“Kita sudah memiliki kewaspadaan itu, apalagi di rusun dan apartemen itu terkelompok, sangat mungkin untuk dimanfaatkan,” jelasnya.

Calon yang dikhawatirkan melakukan itu adalah calon petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Apalagi RAR mendapati beberapa warga tidak mendapatkan informasi yang utuh dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta.

Misalnya terkait Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS). Dimana ada kehawatiran dari masyarakat jika pada Pilkada nanti tidak memilih Ahok maka ke depan tidak akan mendapatkan KJP dan KJS.

“KJP, KJS itu program nasional, bukan karena Ahok lalu ada KJP dan KJS. Banyak ibu-ibu yang merasa kalau bukan Ahok ini nanti akan hilang. Kami edukasi, siapapun Gubernurnya itu akan tetap ada, bahkan mungkin nilainya bisa lebih besar ke depan,” kata Ferdinand.

Ditambahkan, kekhawatiran warga Jakarta itu merupakan dampak dari informasi yang tidak utuh yang disampaikan Pemda DKI Jakarta. Pekerjaan yang dilakukan Rumah Amanah Rakyat ditekankan dia memang pekerjaan berat.

Akan tetapi, dengan semangat memberikan edukasi masyarakat, Rumah Amanah Rakyat tidak akan berhenti memberikan pencerahan. Khususnya edukasi warga akan menentukan pilihannya dengan baik dan benar.

“Mungkin saja informasi yang diterima tidak utuh, orang yang berpihak ke Ahok menyampaikan begitu. Bahwa semua ini karena Ahok, itu pemahaman yang sesat dan itu kita luruskan,” demikian Ferdinand.

Laporan: Soemitro

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS