Jakarta, Aktual.com — Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, Nisbah, mengatakan pemilihan kepala daerah serentak masih menyisakan sejumlah kelemahan, diantaranya politik uang dan ketegangan yang berujung pada konflik internal partai politik.
“Politik uang dalam bentuk ongkos perahu yang diberikan pasangan calon kepada partai politik yang berhak mencalonkan. Politik uang ini tidak secara kasat mata karena terjadi secara diam-diam,” katanya pada seminar umum dan sosialisasi pemilihan gubernur dan wali kota Palu di Palu, Sabtu (26/9).
Sosialisasi yang dilaksanakan KPU Kota Palu itu menghadirkan berbagai komunitas seperti radio, penyandang disabilitas, wartawan, ibu-ibu rumah tangga, komunitas motor dan mahasiswa serta organisasi kepemudaan.
Menurut Nisbah, politik uang ibarat ‘kentut dapat dicium aromanya tetapi tidak dapat dilihat bentuknya’. “KPU bisa memberikan sanksi kalau tertangkap tangan,” ucap dia.
Kelemahan berikutnya, sambung Nisbah, dengan pemilihan kepala daerah serentak dapat menimbulkan ketegangan dan perpecahan internal partai politik.
Potensi tersebut antara lain terjadi karena tidak adanya kesepakatan partai politik dalam mengajukan pasangan calon, khususnya partai politik yang dualisme jabatan. Akibatnya, mengakibatkan ketidaksepakatan pengurus partai politik.
“Bahkan satu partai politik mengusung tiga calon,” katanya.
Kasus ini terjadi di Kabupaten Poso dimana Partai Golkar mengajukan tiga pasangan calon sehingga ikut mempengaruhi tahapan pemilihan kepala daerah.
Meski demikian, keuntungan pemilihan kepala daerah juga lebih banyak, salah satunya tidak ada ‘kutu loncat’ partai politik.
“Kutu loncat itu, tidak terpilih di daerah satu dia pindah lagi mencalonkan diri daerah lain karena pilkadanya tidak berlangsung serentak,” katanya
Artikel ini ditulis oleh:
