Jakarta, Aktual.com — Maskapai penerbangan Lion Air kembali mendapat sanksi pembekuan rute baru dari Kementrian Perhubungan karena masalah delay. Keterlambatan tersebut diakibatkan mogoknya sejumlah pilot yang uang transportnya belum dibayarkan.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, M Nizar Zahro mengatakan bahwa tetap ada dampak yang dirasakan meski Lion Air maskapai penerbangan yang bertarif rendah atau Low Cost Carrier (LCC). Salah satunya, tunjangan pilot yang tidak bisa dibayarkan.
“Lion Air segera bayar uang transportnya. Kalau dia memang perusahaan publik, bisa beli lebih dari ratusan pesawat kenapa enggak bisa bayar itu?” ujar Nizar di Jakarta, Rabu (11/5).
Ia meminta Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub mengambil langkah tegas sesuai peraturan pemerintah. Nizar pun menyarankan agar rute maskapai milik anggota Wantimpres Rusdi Kirana itu dikurangi.
“Memang begini, tidak seperti maskapai lain. Jumlah pesawat Ok tapi SDM dan rute yang terlalu banyak akhirnya menyebabkan seperti itu, gaji tunjangan pilot dan lain-lain tak tepat. Lion kan juga belum go publik,” katanya.
Dirinya mengimbau Lion Air agar mengevaluasi kebijakan LCC. Menurutnya, lebih baik tarif sedikit dinaikkan agar kualitas pelayanan dan manajemennya juga meningkat.
“Makanya saya bilang itu sebuah pilihan. Pesawat murah atau mahal itu pilihan. Tapi kalau saya pebisnis LCC itu untuk nutup operasional aja enggak bisa, gimana?”
“Sudahlah kalau seperti itu Lion Air berbenah. Naikkan tarif untuk layani konsumen secara baik. Kita tinggal lihat 1 atau 2 bulan, lihat apa kondisi Lion, apa mau collapse atau gimana?” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh: