1 dari 6
Ketua DPR Ade Komaruddin (tengah) bersama Seskab Pramono Anung (kanan) serta Anggota Komisi I sekaligus politisi PPP Syaifullah Tamliha (kiri) memaparkan hasil pertemuan Pimpinan DPR dengan Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (15/4). Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat untuk mempercepat pembahasan RUU tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty, dan pemerintah optimistis jika pajak yang berhasil ditarik setelah UU itu diterapkan dapat mendukung kebutuhan APBN. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/pd/16
Ketua DPR Ade Komaruddin (tengah) bersama Seskab Pramono Anung (kanan) serta Anggota Komisi I sekaligus politisi PPP Syaifullah Tamliha (kiri) memaparkan hasil pertemuan Pimpinan DPR dengan Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (15/4). Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat untuk mempercepat pembahasan RUU tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty, dan pemerintah optimistis jika pajak yang berhasil ditarik setelah UU itu diterapkan dapat mendukung kebutuhan APBN. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/pd/16
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Mensesneg Pratikno (kanan) berdiskusi dengan Ketua DPR Ade Komaruddin (keempat kiri), Wakil Ketua DPR Fadli Zon (ketiga kiri), Taufik Kurniawan (kelima kiri), serta Ketua Fraksi Golkar DPR Setya Novanto (keenam kiri) saat pertemuan membahas RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (15/4). Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat untuk mempercepat pembahasan RUU tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty, dan pemerintah optimistis jika pajak yang berhasil ditarik setelah UU itu diterapkan dapat mendukung kebutuhan APBN. ANTARA FOTO/Setpres - Edi/ym/pd/16
Ketua DPR Ade Komaruddin (tengah) bersama Seskab Pramono Anung (kanan) serta Anggota Komisi I sekaligus politisi PPP Syaifullah Tamliha (kiri) memaparkan hasil pertemuan Pimpinan DPR dengan Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (15/4). Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat untuk mempercepat pembahasan RUU tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty, dan pemerintah optimistis jika pajak yang berhasil ditarik setelah UU itu diterapkan dapat mendukung kebutuhan APBN. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/pd/16
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Mensesneg Pratikno (kanan) berdiskusi dengan Ketua DPR Ade Komaruddin (keempat kiri), Wakil Ketua DPR Fadli Zon (ketiga kiri), Taufik Kurniawan (kelima kiri), serta Ketua Fraksi Golkar DPR Setya Novanto (keenam kiri) saat pertemuan membahas RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (15/4). Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat untuk mempercepat pembahasan RUU tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty, dan pemerintah optimistis jika pajak yang berhasil ditarik setelah UU itu diterapkan dapat mendukung kebutuhan APBN. ANTARA FOTO/Setpres - Edi/ym/pd/16
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Mensesneg Pratikno (ketiga kanan) berdiskusi dengan Ketua DPR Ade Komaruddin (keempat kiri), Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kelima kiri), Taufik Kurniawan (ketiga kiri), serta Ketua Fraksi Golkar DPR Setya Novanto (kedua kiri) saat pertemuan membahas RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (15/4). Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat untuk mempercepat pembahasan RUU tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty, dan pemerintah optimistis jika pajak yang berhasil ditarik setelah UU itu diterapkan dapat mendukung kebutuhan APBN. ANTARA FOTO/Setpres - Edi/ym/pd/16
Artikel ini ditulis oleh:
Antara

















